Home / Peristiwa / Warga Pulau Terluar Natuna Akhirnya Merasakan BBM Satu Harga
SPBUN di Serasan Kabupaten Natuna.

Warga Pulau Terluar Natuna Akhirnya Merasakan BBM Satu Harga

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Natuna – Diresmikannya 16 lembaga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di terminal Pertamina Pontianak, Kalimantan Barat pada 27 Desember 2017, disambut gembira nelayan dan warga Pulau Serasan karena mendapatkan harga minyak murah.

Dari 16 lembaga yang diresmikan salah satunya berada di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, sejalan dengan hal tersebut, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBUN) satu harga di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna resmi beroperasi.

“Kami sangat senang karena BBM satu harga telah dapat kami rasakan, walaupun hanya beberapa hari saja karena sekarang SPBUN sudah tutup, katanya stok habis,” ucap Zam, nelayan Kampung Pelimpak saat dijumpai di Serasan pada 1 Januari 2018.

Ia menjelaskan, sebelumnya solar dijual oleh para pedagang dengan harga Rp10.000/ liter, sedangkan bensin Rp7000/ liter.

“Kemarin saya beli di SPBUN solar hanya Rp6.500/liter,” jelasnya.

Ia juga mengatakan karena stok habis di SPBUN terpaksa harus kembali membeli minyak di agen terdekat.

“Untuk melaut besok beli di agen seperti biasa dengan harga Rp7000/liter, mudah-mudahan minyak di SPBUN kembali ada,” katanya seraya berharap program BBM satu harga bisa terus berlanjut.

Hal senada juga disampaikan Camat Serasan, Edi P. La Zaman saat dijumpai di atas kapal penumpang KM Bukit Raya pada hari yang sama.

“Masyarakat menyambut baik, dan nelayan paling diuntungkan dengan adanya ini ,” ujar Edi.

Ia juga berharap semua berjalan sebagai mana mestinya. “Mengenai harga sudah jelas sebagai mana yang tertera di papan plang SPBUN Solar dijual dengan harga Rp6.450/liter dan Premium Rp5.150/liter,” katanya.

Kepala Bagian Migas Setda Kabupaten Natuna, Faisal Firman berharap masyarakat dan semua pihak berlaku bijak memanfaatkan SPBUN dengan tepat sasaran.

“Harga BBM tersebut jauh lebih murah, jangan sampai masyarakat atau perusahaan melakukan kegiatan penimbunan,” ujar Faisal saat dijumpai Antara di Kantor Bupati, Bukit Ara, Rabu ( 3/1).

Ia menjelaskan SPBUN diperuntukkan kepada para nelayan agar mudah mendapatkan BBM dengan harga murah sesuai harga yang ditetapkan Menteri ESDM.

Menurut Faisal, yang paling utama adalah BBM tersebut betul- betul digunakan oleh nelayan jangan sampai ada penyimpangan dilapangan dan diharapkan pengelolanya juga menjalankan berdasarkan aturan yang telah disampaikan oleh Pertamina.

Sedangkan untuk pengawasan dikatakannya, akan dilakukan oleh pemda melalui bagian migas.

“Jadi kita akan melakukan monitoring, dan dari pihak pengelola kami juga berharap ada laporan periodik kepada bagian migas, satu bulan atau tiga bulan sekali,” jelasnya.

Ia juga akan akan membuat surat edaran kepada camat, terutama Kecamatan Serasan untuk menyampaikan juknis dalam mengawasi penyaluran tersebut.

“Kami yang berada di Ranai tindak mungkin setiap saat dapat mengawasi kegiatan tersebut,” kata dia.

Untuk mendapatkan SPBUN menurut Faisal cukup sulit, karena harus memenuhi kriteria 3T (terluar, tertinggal dan terdepan). Sedangkan di Indonesia memiliki wilayah serupa sangat banyak, tetapi Natuna di tahun 2017 mendapatkan 3 lokasi diantaranya Serasan, Sepempang di Kecamatan Bunguran Timur dan Pulau Laut.

“Ini sangat kita syukuri karena untuk wilayah Sumatera, hanya Natuna mendapatkan cukup banyak yaitu tiga lokasi,” kata Faisal.

Ia menambahkan, dari 19 lokasi yang telah diresmikan pada tahun 2017 Natuna paling banyak mendapatkan SPBUN tersebut. Di Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan mendapatkan satu SPBUN yaitu di Tambelan dan satu lagi di Letung Kabupaten Anambas.

Menurutnya itu semua berkat adanya koordinasi antara Pemerintah Natuna dengan Dirjen Migas selama ini.

Saat ditanya mengenai jumlah kuota DO BBM yang disalurkan diseluruh Natuna, ia belum bisa menjawab.

“Mengenai hal tersebut belum dapat kami sampaikan, karena itu masih merupakan internal antara Pertamina dengan pengelola,” ujarnya.

Tetapi ia menjelaskan kuota itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan riel masyarakat.

“Kuota tidak boleh lebih dari yang telah ditetapkan, kerena khawatir kemungkinan yang tidak diharapkan akan terjadi, seperti Serasan dapat saya sampaikan kuotanya 25 kilo/bulan untuk premium, sedangkan solar 50 kl/ bulan,” kata dia.

Faisal menegaskan kembali SPBUN itu memang murni untuk nelayan (solar), tetapi disamping itu juga tersedia premium.

“Premium ada untuk melayani kebutuhan masyarakat umum selain nelayan, iya itu silahkan saja,” katanya.

Untuk penyaluran jangka panjang ia mengatakan akan dibuatkan suatu peraturan secara khusus nantinya. Sedangkan yang ada sekarang sifatnya sementara.

“Nelayan dapat mengambil minyak hanya dengan kartu nelayan,” jelasnya.

Ia juga mengatakan untuk tahun ini mereka telah mengusulkan ke Dirjen Migas 10 lokasi baru di wilayah Natuna untuk pembangunan SPBUN.

Dijelaskannnya, lokasi tersebut masih berupa usulan, belum diputuskan oleh Dirjen Migas. Dari 10 lokasi tersebut diantaranya berada di Kecamatan Subi, Midai, Bunguran Batubi, Pulau Tiga, Bunguran Barat, Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut,” ungkapnya.

Menurut dia, program pemerintah menargetkan 157 lokasi SPBUN sampai dengan tahun 2019. Namun yang terpenting menurutnya tiga lokasi yang ada saat ini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Nanti kita juga akan turun meninjau, memantau, mengamati untuk pembenahan apa yang kurang saat ini untuk pembenahan kedepan, dan sekali lagi saya berharap SPBUN dapat berjalan sesuai dengan peruntukkannya, sesuai dengan aturan dan sesuai juga dengan keinginan masyarakat tentunya,” kata Faisal. (atr)

About admin

Lihat Juga

Imigrasi Tegaskan Informasi Bikin Paspor di Kepri Mall Gratis Itu Ialah Hoax

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Stand khusus permohonan atau penggantian papsor elektronik di Atrium Kepri Mall diserbu warga, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *