Home / EkBis / Untuk Pembangunan, Kepri Butuh Sumber Pembiayaan Alternatif
Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan dan Obligasi Daerah.

Untuk Pembangunan, Kepri Butuh Sumber Pembiayaan Alternatif

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Sekdaprov H. TS. Arif Fadillah mengatakan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar, namun kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Karena itu sumber pembiayaan alternatif cukup diperlukan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

“Obligasi daerah mungkin merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan di Kepulauan Riau,” ujar Arif saat memimpin Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan dan Obligasi Daerah di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/12).

Hadir pada acara ini Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri Syamsul Bahrum, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan World Bank, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri, dan OPD Provinsi Kepri.

Sekdaprov menjelaskan walaupun penerbitan obligasi ini cocok untuk membiayai proyek infrastruktur jangka panjang namun pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum akan memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif ini. Pasalnya dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut terlebih dahulu terutama dengan kalangan legislatif.

“Untuk pembiayaan infrastruktur menggunakan dana obligasi masih perlu dipelajari dan disosialisasikan,” ujar Arif.

Arif lebih lanjut mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri mengapresiasi OJK dalam upaya mendorong daerah menggunakan pembiayaan berbasis pasar modal.

“Ini akan mampu menggairahkan perekonomian daerah. Akan tetapi untuk menerbitkan obligasi ini banyak tahapan yang harus dilalui misalnya membuat tim persiapan penerbitan obligasi, jenis kegiatan apa yang akan dibiayai serta meminta persetujuan Pemerintah Pusat dan DPRD. Oleh karena itu, kita tidak perlu terburu-buru dan pelajari terlebih dahulu,” ucap Arif.

Sementara itu Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Djustini Septiana menjelaskan saat ini belum ada satu daerah di Indonesia yang memanfaatkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Padahal, pembiayaan dari pasar modal sangat cocok untuk proyek pembangunan infrastruktur jangka panjang seperti jalan, jembatan dan lainnya.

“Penerbitan obligasi ini cocok untuk membiayai proyek infrastruktur jangka panjang dan akses modal yang diperoleh lebih besar. Kami menantang Pemerintah Provinsi Kepri jadi pionir memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari pasar modal seperti obligasi daerah,” ujarnya. (kepriprov)

About admin

Lihat Juga

Discovering Resources Tertarik Menginvestasikan USD 10 Juta di Kota Batam

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Perusahaan asal Tiongkok Discovering Resources menyatakan minatnya dan akan menanamkan modalnya sebesar USD10 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *