Home / Politik / Tutup Tujuh Perusahaan, Wabup Karimun dan DPRD Berseteru
Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim membuka pertemuan TP UKS Kabupaten Karimun di Hotel Maximilllian, Selasa (4/4).

Tutup Tujuh Perusahaan, Wabup Karimun dan DPRD Berseteru

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Karimun – Rencana penutupan tujuh perusahaan lokal di Pulau Kundur oleh DPRD Karimun ditentang sejumlah pihak. Bahkan, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim tidak rela jika DPRD memaksakan kehendak tanpa memikirkan dampak di kemudian hari.

“Kalau ditutup itu sangat keliru dan kami sangat tidak merestui. Karena akan mempengaruhi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Anwar di rumah dinas Bupati, Rabu (5/4).

Menurut dia, masih ada waktu mengajak para pengusaha untuk mematuhi peraturan. Pemerintah berharap pengusaha melengkapi perizinan sesuai aturan berlaku. Jika pemerintah sudah melakukan tahapan-tahapan namun pengusaha bersangkutan tidak patuh, dapat dikatakan melakukan kesalahan.

Disinggung jika DPRD bersikeras menutup, maka siapa berhak menutup perusahaan dimaksud, menurut Anwar masih melihat tupoksi siapa memiliki wewenang dan tidak sembarangan instansi bisa menutup suatu perusahaan.

“Saya kira bukan kesalahan kita lagi untuk menegaskan apakah harus ditutup ataukah izinnya dicabut sementara. Tapi kalau dari awal dibicarakan dulu akan lebih baik, jadi jangan harus ditutup,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Karimun sidak ke sejumlah perusahaan di Pulau Kundur, tiga pekan lalu. Hasil sidak ditemukan tiga perusahaan tidak melengkapi persyaratan dan anggota DPRD mengancam menutup perusahaan tersebut. Di antaranya PT Saricotama bergerak di bidang pengolahan kelapa dan menampung kelapa petani Kundur, kemudian PT Stargrower Kundur bergerak di bidang pengolahan tanaman gambir dan satu lagi perusahaan di bidang pengolahan batok kelapa.

Komisi III kembali menggelar sidak pada Senin (3/4) dengan tetap mengancam semua perusahaan di Kundur. Hasil sidak kedua tersebut ditemukan tujuh perusahaan belum melengkapi izin. Sehari kemudian, DPRD menggelar hearing lintas komisi dengan menghadirkan beberapa kepala SKPD Kabupaten Karimun berkaitan dengan perizinan. Dalam hearing itu, anggota DPRD sepakat menutup semua perusahaan yang menampung lebih dari 1.000 tenagakerja dari masyarakat Kundur.

Direktur PT Stargrower Kundur Ati alias Jono mengatakan, perusahaannya di sidak Komisi III DPRD Karimun sepekan lalu. Dalam sidak itu, para wakil rakyat mengancam menutup usahanya dengan alasan izin tidak lengkap. Salah satunya tidak ada fasilitas pelabuhan.

“Informasinya Komisi III DPRD Karimun akan sidak lagi. Katanya mereka mau bawa polisi. Saat sidak pertama kali mereka mengancam mau menutup usaha saya katanya tidak ada izin. Sidak kedua ini tidak tahu untuk apa,” ujar Ati, Minggu (2/4).

Padahal, kata Ati, perusahaannya telah mengantongi beberapa izin. Seperti izin HO, izin industri serta IUP dan SITU. Kalau untuk pelabuhan, kata dia, pihaknya belum bangun dan Komisi III bilang harus punya pelabuhan sendiri.

“Untuk bongkar muat saya pinjam pelabuhan perusahaan kawan di sebelah dan memang ada kerjasama, kami pun bongkar muat tiga bulan sekali,” terangnya.

Ati pun mempertanyakan kewenangan DPRD Karimun menutup perusahaan bergerak di bidang pengolahan gambir dan penampungan hasil tani para petani di Pulau Kundur. Menurut dia, instansi berhak menutup adalah camat setempat dan Bupati Karimun. Sedangkan DPRD sifatnya hanyalah pengawasan.

“Jadi izin mana lagi harus saya lengkapi, kalau kata DPRD bahwa kami tidak melengkapi izin industri, tapi kami ada izin industri sebagaimana mereka minta. Kemudian kalau jual barang tidak boleh tidak melapor sama mereka (Komisi III) dan tidak ada surat izin tebang bakau,” ungkapnya. (sindo)

About admin

Lihat Juga

Bawaslu Tanjungpinang Mengamankan Empat Alat Peraga Kampanye

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengamankan empat alat peraga kampanye yang dipasang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *