Home / Nasional / Tipikor Ditunda Pembentukannya Oleh Presiden, Polri Membuat Pokja
Kapolri Tito Karnavian dan Presiden Jokowi (foto:Net)

Tipikor Ditunda Pembentukannya Oleh Presiden, Polri Membuat Pokja

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Jakarta -Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan akan melaksanakan apapun yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk soal Densus Tipikor. Sejauh ini, Presiden Joko Widodo belum mengizinkan pembentukan lembaga baru tersebut.

“Yang kami kerjakan sekarang, Polri, Pokja ini akan kami rapihkan kembali. Kami akan bicarakan kembali lebih detail, setelah itu kita akan laporkan kepada Menkopolhukam,” kata Tito di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.

Lebih lanjut, Kapolri mengatakan bahwa sampai dengan saat ini ia belum mengetahui, berapa lama waktu penundaan pembentukan Densus Tipikor, karena Presiden Jokowi tidak memberikan jangka waktunya. Akan tetapi, Polri telah menyiapkan Kelompok Kerja (Pokja) di internal, untuk membuat naskah akademik.

“Mengundang para ahli, baik internal maupun eksternal. Ahli hukum, kita juga mengundang stakeholder, kawan, mitra kita. Bila perlu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kejaksaan untuk mematangkan konsepnya. Dalam rangka Polri bisa lebih optimal, apakah namanya Densus, ataukah namanya apa,” kata Tito.

Kapolri Tito berharap, kedepannya Polri lebih memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam penanganan korupsi, dan bersinergi dengan Kejaksaan maupun KPK. Ketika naskah akademik yang dibuat telah selesai, selanjutnya Polri akan melaporkannya ke Menkopolhukam dan Presiden Jokowi.

“Karena diminta lebih detail, Polri baru membuat konsep secara umum strukturnya, anggarannya. Tetapi, bapak Presiden menghendaki, coba seperti apa detailnya ini. Seperti apa assesment-nya untuk rekrutmen anggota, bagaimana hubungan tata kerja internal dengan pusat Mabes Polri dengan daerah, satgas,” kata Tito.

Sementara itu ditempat dan waktu yang berbeda, Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengaku tak kecewa dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta, agar wacana pembentukan Densus Tipikor dikaji ulang. Ia yakin, wacana ini hanya ditunda saja.

“Kami enggak kecewa dengan keputusan pemerintah. Yang penting adalah gimana Presiden bisa menggunakan dua institusi yang ada di bawah tanggung jawab langsungnya, yaitu Polri dan Kejaksaan semaksimal mungkin dalam hal pemberantasan korupsi yang makin masif,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.

Ia yakin penundaan dan arahan Presiden untuk pengkajian kembali Densus ini tidak dalam waktu yang lama. Karena, Presiden menyerahkan urusan ini ke Kemenkopolhukam. Ia berharap, dapat dikoordinasikan sumber daya yang ada di polisi dan jaksa untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi, terutama yang luas.

Baca Juga  Pertemuan Kepala BIN, Kapolri dan Gubernur Papua

“Tidak dalam waktu lama ya, artinya tidak lebih dari setahun. Ini memang membantu Presiden, dalam Nawacita Presiden itu ada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dan dua organ yang di bawah institusi langsung presiden adalah jaksa dan polisi. Jadi, itulah yang harusnya Presiden dorong dan pimpin langsung,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, Presiden memang tak bisa memimpin KPK secara langsung. Tetapi, Jokowi bisa memimpin langsung Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga, di sinilah tugas Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi untuk membantu KPK dengan keterbatasannya.

“Arahan dikaji kembali agar bisa efektif, kalau dibatalkan sekarang juga dibatalkan. Tetapi, dalam bahasa politik menunda dan mengkaji itu berarti masih bjsa memberi ruang untuk dijalankan,” kata Bambang.

Ia mendorong apapun yang jadi gagasan, atau ide sejauh untuk pemberantasan korupsi. Sebab, ia mendukung, termasuk kewenangan anggaran.

Mahfud: Jokowi Bilang Menunda Berarti Menolak

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengakui. Densus Tipikor diperlukan dalam konteks pemberantasan korupsi. Namun, dia meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan meluluskannya.

“Saya menangkap isyarat, Densus ini tidak akan jadi. Karena, Presiden menyatakan menunda. Biasanya menolak, bukan menunda waktu,” kata Mahfud di Indonesia Lawyers Club, tvOne, Selasa 24 Oktober 2017.

Mahfud mencontohkan, saat ribut-ribut merevisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi bertemu DPR dan menyatakan “kita tunda”.

“Artinya, tidak pernah dibahas lagi. Penundaan tidak ada batasnya. Densus tidak didiskusikan lagi sampai jabatan Presiden jokowi di periode pertama selesai. Seharusnya, diskusi ini sudah kita ditutup,” kata Mahfud lagi.

Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur itu menuturkan Jokowi selalu menggunakan cara yang halus, tetapi sebenarnya tegas. “Ditunda, tetapi ditolak. Begitu juga dengan Perppu Ormas. Sudah jalan, kalau enggak mau bicarakan di pengadilan, DPR. Akhirnya, gol juga,” tuturnya.

“Itu cara saya memahami Pak Jokowi. Diskusi Densus, seharusnya sudah selesai dengan pernyataan Presiden tadi siang,” tambah Mahfud MD.(*)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Menyapa Kota Bandung dari Gunung Batu Lembang

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Bandung – Lembang terkenal sebagai tujuan wisata bagi para pengunjung Kota Bandung. Meski jaraknya cukup jauh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *