Home / Pendidikan / Sosialisasi Saber Pungli, Sudirman : Asal Tidak Dipatok Nominal dan Tidak Dipaksakan, Itu Bukan Pungli
Sosialisasi Saber Pungli Kepada Kepala Sekolah SeKota Batam

Sosialisasi Saber Pungli, Sudirman : Asal Tidak Dipatok Nominal dan Tidak Dipaksakan, Itu Bukan Pungli

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Menjawab keresahan pihak sekolah perihal pungli tahun lalu, pihak polresta Barelang bersama tim ombudsman, biro hukum pemda, akademisi yang tergabung dalam tim satgas saber pungli, dinas pendidikan dan dewan pendidikan kota Batam gelar sosialisasi saber pungli kepada kepsek TK, SD, SMP, dan pengawas sekolah sekota batam yang berlangsung di gedung gurindam kantor dinas pendidian kota Batam , rabu (24/1/18).

Hadir ketua dewan pendidikan kota Batam Sudirman dianto, S. HI, kasat bimas polresta barelang kompol S. Dalimunthe, SH, MH, MBA, kabid pembinaan SMP Drs. Hernowo, kepsek TK, SD, SMP dan pengawas sekota batam.

Dikatakan Sudirman dalam pertemuan, bahwa sumbangan untuk sekolah musti dikomunikasikan secara baik antara sekolah dengan wali murid agar tidak di cap sebagai pungli.

Hal senada diungkapkan oleh Dali, ia memaparkan musti dibedakan mana yang disebut pungli mana yang dikatakan sumbangan, ia mengatakan bila sudah dikomunikasikan antara sekolah dengan pihak wali murid, maka otomatis bukan dikategorikan ke pungli lagi.

Usai pertemuan, kepada Hangtuah Pos, Dali menjelaskan tujuan tim satgas saber pungli gelar sosialisasi agar tidak ada lagi sekolah yang melakukan tindakan pungli kepada masyarakat. Kriteria dan batasan yang disebut pungli itulah yang dijelaskan untuk menjawab keresahan pihak sekolah terkait penarikan sumbangan guna pembenahan sekolah serta penyampaian sanksi pidana bila tindakan pungli tetap dilakukan. “menerima sumbangan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya, ada nominalnya dan dipaksakan / ditentukan, itu yang kami tegaskan tidak boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Itu yang disebut pungli, sedangkan kalau disepakati antara pihak sekolah dengan wali murid yakni masyarakat, itu baru bukan pungli, “terang Dali.

Hukum pungli sendiri diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga imbuh Dali, masing-masing kedua belah pihak baik masyarakat maupun sekolah bisa mengkondisikan sumbangan untuk suatu kebutuhan sekolah secara bersama-sama sehingga tak ada unsur keterpaksaan yang akhirnya berujung kepada pungli.

Baca Juga  Menumbuhkan Rasa Cinta Batik Melalui Kurikulum Pendidikan

Kembali Sudirman menambahi, menghadapi laporan dari LSM atau sekelompok masyarakat kedepannya akan timbul hasutan-hasutan / memojokkan wali murid seputar adanya pemungutan bagi kebutuhan sekolah, ia menghimbau kepada seluruh penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memahami dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pendidikan, apapun kebijakan musti dilandaskan pada kesepakatan bersama dengan konsep tidak menabrak lebih tinggi dari kesepakatan tersebut.

“Dalam hal pendidikan keterlibatan seluruh pihak itu diwajibkan, terutama masyarakat, keterlibatan masyarakat ini dikonkretkan dalam rumusan yang dobuat oleh sekola dan komite sekolah, sekolah punya rencana (kerja sekolah), lalu melibatkan komite sekolah, dan komite sekolah nantinya menyampaikannya kepada pihak wali murid untuk diambil kesepakatan yang polanya bersifat sumbangan, jadi bukan iuran / ditetapkan.

Jadi sumbangan itu sifatnya sukarela, orang tua siswa mau berkontribusi, silahkan, namun diberikan secara sukarela, tapi kalau ditetapkan, ada nominalnya dan berupa iuran, tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak wali murid dan tiba-tiba dipungut, maka itulah yang dikategorikan pungli, “ulas Sudirman. (dianHP)

About Dian Ratnawati

Lihat Juga

Kominfo Mengajak Pelajar-Mahasiswa Batam Promosikan Pembangunan Melalui Vlog

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Pelajar dan mahasiswa di Kota Batam diajak promosikan hasil pembangunan pemerintah melalui video …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *