Home / Daerah / Batam / Soal APBD Batam, DPRD Melunak. Benarkah Karena Kejar Tayang?

Soal APBD Batam, DPRD Melunak. Benarkah Karena Kejar Tayang?

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – DPRD Kota Batam sedikit melunak. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam 2017 dipercepat. Rencananya, Senin (9/1/2017) ini akan dilakukan rapat finalisasi yang langsung diikuti rapat paripurna terkait KUA PPAS Kota Batam 2017.

Meskipun melunak, anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging pesimistis pembahasan soal anggaran ini akan memberikan harapan maksimal terhadap pembangunan dan kemajuan Kota Batam ke depannya. Ia menilai, pembahasan KUA PPAS yang dipercepat itu lebih untuk memenuhi prosedural agar pengesahan APBD Kota Batam 2017 bisa dikebut dan segera disahkan.

Namun penajaman terhadap program kegiatan yang akan dijalankan sepanjang tahun ini, terutama untuk program yang menjadi skala prioritas, ia menilai kurang maksimal.

“Seharusnya mekanisme pembahasan itu bisa diikuti. Di sini kami melihat ruang diskusi pembahasan itu tidak maksimal dan sifatnya parsial. Lompat sana lompat sini, seperti akrobatik. Dan ini tidak memberikan hasil maksimal,” kata Uba, Jumat (6/1/2017) di DPRD Kota Batam.

Karena tujuannya agar APBD segera disahkan, lanjut dia, dalam pembahasan KUA PPAS itu juga tidak ada perdebatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam dan DPRD. Padahal, menurut Uba, perdebatan ini penting demi kualitas program-program yang akan dijalankan sepanjang 2017.

“Tadi tidak ada perdebatan soal prioritas anggaran. Sifatnya hanya parsial dan sektoral. Seharusnya perdebatan itu ada. Kita ini kan perlu kualitas, tapi tadi prosedural saja,” ujar dia. Dia mencontohkan itu untuk plafon anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama satu tahun senilai Rp 2,5 miliar.

Menurut Uba, jika Pemko Batam ingin meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Batam, sebenarnya program di dinas tersebut harus diberikan anggaran yang lebih besar untuk pengembangannya. “Yang berkembang di Batam saat ini apa? Industri manufaktur dan pariwisata? Jika mau meningkatkan pariwisata, modal kita apa sehingga orang bisa stay lebih lama di sini? Apa yang bisa kita jual?,” kata Uba.

“Kalau cuma Rp2,5 miliar itu hanya untuk kegiatan seremonial saja. Tidak cukup. Padahal pariwisata ini harus dikejar karena akan memberikan multiplier efek yang tinggi pada sektor lainnya. Untuk apa kita punya banyak hotel kalau tidak disemarakkan,” sambung dia.

Baca Juga  Target PAD 2016 Pemko Batam Tak Tercapai

Termasuk juga soal pengembangan industri lainnya di Kota Batam. Komisi IV DPRD Kota Batam mengusulkan agar pemerintah konsen pada pemberdayaan masyarakat kecil. Itu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran karena melemahnya sektor industri di Batam. Namun, kata dia, tidak ada yang mengakomodir hal itu.

“Angka pengangguran di Batam saat ini mencapai 6,9 persen, tapi pemerintah tidak konsen ke sana. Ini erat kaitannya dengan daya beli masyarakat yang berkurang. Seharusnya ini didorong agar terjadi perputaran ekonomi,” ujar Uba.

Anggota Banggar lainnya, Aman mengatakan, untuk pembahasan KUA PPAS antara TAPD dan tim banggar sudah mulai kondusif. Lantaran beberapa hasil reses anggota dewan sudah diakomodir dalam pembahasan KUA PPAS asalkan sesuai RKPD.

Sejak Selasa (3/1/2017) lalu, pihaknya memang melakukan rapat internal dengan TAPD Batam secara maraton agar pembahasan KUA PPAS itu bisa selesai. Bahkan pada Kamis kemarin, pembahasan dilakukan hingga pukul 23.00 WIB.

“Kalau ada yang belum duduk, sambil berjalan kita perbaiki. Kami harapkan ada keterbukaan, jangan ada ego. Karena program yang kita bahas ini juga untuk kepentingan masyarakat. Intinya aspirasi masyarakat didahulukan, tak boleh melenceng dari RPJMD,” kata Aman.

Penyelesaian pembahasan KUA PPAS ini juga dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik. “Sudah bahas program-program. Finalisasinya Senin ini,” kata Malik. Malik membantah dari program-program itu ada usulan yang ujug-ujug, ataupun mengada-ada. Semuanya sudah sesuai hasil RKPD yang mencakup hasil musrenbang dan reses dewan.

Jika masih ada program yang belum sinkron, pihaknya masih berupaya untuk dilakukan pembahasan dengan tim banggar. “Tapi tadi sudah diakomodir (hasil reses dewan) disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujar dia sambil berjalan kaki menuju Gedung Pemko Batam. (tribun)

About admin

Lihat Juga

BPJS Ketenagakerjaan Job Fair Diikuti 30 Perusahaan Peserta

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar Job Fair atau Bursa Kerja di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *