Home / EkBis / Rp 155 Miliar APBD Kepri Masuk Zona Terlarang

Rp 155 Miliar APBD Kepri Masuk Zona Terlarang

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Penyusunan APBD Kepri 2017 banyak yang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan ada anggaran yang masuk zona terlarang.

Yang parahnya, sekitar Rp 155 miliar APBD Kepri 2017 yang dialokasikan masuk kategori jenis belanja yang dilarang dianggarkan.

APBD Kepri 2017 telah selesai dievaluasi. Dalam evaluasi ini, Kemendagri memberikan catatan dan koreksi kepada beberapa pos belanja dari total anggaran Rp 3,36 triliun APBD Kepri 2017 ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemprov Kepri, Andri Rizal mengatakan, dari evaluasi ini setidaknya ada empat catatan yang harus diperbaiki.

Pertama adalah anggaran belanja yang bukan kewenangan Provinsi Kepri sebesar Rp 21 miliar. Kedua, belanja yang harus dirasionalisasi sebesar Rp 151 miliar. Ketiga, belanja yang dilarang dianggarkan Rp 155 miliar.

”Keempat adalah belanja yang tidak sesuai dengan nomenklatur. Jumlah ini yang cukup besar. Sekitar Rp 326 miliar,” kata Andri saat rapat dengan badan anggaran DPRD Kepri di Graha Kepri, Rabu (15/3).

Dengan begitu, total anggaran yang dievaluasi Kemendagri ini mencapai Rp 655 miliar.

”Jika dibandingkan dengan tahun lalu, anggaran kita yang dievaluasi menurun. Tahun lalu, anggaran kita yang dievaluasi mencapai Rp 1 triliun,” kata Andri lagi.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri untuk segera memperbaiki evaluasi dari Kemendagri tersebut.

”Kami minta agar hasil evaluasi ini dan review-nya dapat segera ditindaklanjuti,” kata Jumaga.

Dari Rp 655 miliar itu, sambungnya, sekitar Rp 69 miliar yang harus dirasionalisasi. Menanggapi ini, anggota Banggar, Sahat Sianturi dan Taba Iskandar meminta agar dana tersebut tidak digunakan terlebih dahulu.

”Jika memang memungkinkan, jangan digunakan dan digunakan membayar kewajiban kita yang terlewatkan,” kata Sahat.

Baca Juga  Fraksi Hanura: Staf Gubernur Kepri Lalai

Atas dasar itu, sambungnya, ia berharap Pemprov Kepri dapat segera melakukan pembahasan anggaran perubahan pada bulan Mei mendatang.

Sehingga, nantinya pada bulan Agustus nanti anggaran murni untuk tahun 2018 nanti sudah dibahas dan disahkan pada akhir Oktober dan November nanti. (tp)

About admin

Lihat Juga

Data Pertumbuhan Ekonomi Kepri Menggembirakan di Triwulan Pertama

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, data pertumbuhan ekonomi Batam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *