Home / Politik / Rapat Paripurna Raperda Ketenagalistrikan DPRD Kepri
Rapat Paripurna Perda Kelistrikan DPRD Kepri
Rapat Paripurna Perda Kelistrikan DPRD Kepri

Rapat Paripurna Raperda Ketenagalistrikan DPRD Kepri

HANGTUAHNEWS.CO.ID, [Tg. Pinang] – Melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/9/2017), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagalistrikan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Ketenagalistrikan Provinsi Kepri.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Ketenagalistrikan DPRD Kepri, Surajudin Nur, dalam laporan akhirnya menyampaikan, pihaknya sudah melakukan beberapa kali pembahasan Ranperda Ketenagalistrikan tersebut. Ranperda yang terdiri dari 20 bab dan 29 pasal ini berisi tentang aturan meningkatkan pelayanan dan pemerataan kebutuhan listrik di wilayah Provinsi Kepri. Perda Ketenagalistrikan juga merupakan payung hukum dalam upaya untuk memeratakan kebutuhan listrik di Kepri.

“Pada 23 Agustus lalu, Pemprov Kepri, DPRD, PLN dan Bright PLN sudah melakukan inisiasi nota kesepahaman bersama. Ini bertujuan, untuk meningkatkan komitmen sinergitas sistem ketenahalistrikan. Kemudian, pemerataan kelistirikan pedesaan 100 persen pada 2019 mendatang, serta meningkatkan komitmen pemenuhan listrik target seluruh Kepri 95 persen pada tahun 2020. Karena penyediaan listrik dikuasi negara, dalam hal ini pemerintah. Sementara penetapan tarif untuk konsumen ditetapkan oleh gubernur,” ujar Surajudin Nur.

Tak hanya itu, Sirajudin menambahkan, dengan disahkannya Ranperda tersebut menjadi Perda, Pemprov Kepri harus bisa menjamin ketersediaan listrik dengan pelayanan yang baik dan harga yang tidak memberatkan. Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyambut baik disahkannya Perda tersebut. Nurdin mengungkapkan, Provinsi Kepri memiliki 2.804 pulau dan tujuh kabupaten/kota. Namun, dari jumlah tersebut besaran rasio eletivasi hanya mencapai 86 persen. Dan desa yang baru dialiri listrik hanya 56 persen.

“Artinya, pelayanan energi listrik di daerah-daerah terpencil belum merata,” tegas Nurdin. Dengan demikian, dirinya berharap dengan disahkannya Perda ketenagalistrikan itu, semakin memberikan kepastian dari upaya penyediaan tenaga listrik agar lebih merata. (bt*)

Baca Juga  DPRD Kepri Bahas Jawaban Lisan dan Tertulis Nurdin Basirun

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Bawaslu Tanjungpinang Mengamankan Empat Alat Peraga Kampanye

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengamankan empat alat peraga kampanye yang dipasang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *