Home / EkBis / Pertemuan Tahunan OJK dengan Pelaku Industri 2017
Kepala OJK Kepulauan Riau (Kepri) Uzersyah memaparkan program pendampingan dengan melibatkan publik.

Pertemuan Tahunan OJK dengan Pelaku Industri 2017

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara Pertemuan Awal Tahun Industri Jasa Keuangan Tahun 2017 di Ballroom Hotel Best Western Premier Panbil, Batam, kamis (16/2), berbarengan dengan forum BEI mensosialisasikan pasar modal Go Public untuk Batam Kepri. Acara rutin tahunan kali ini memilih tema “Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat”, dihadiri perwakilan gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum dan lebih dari 190 undangan yang berasal dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintah, sektor jasa keuangan, akademisi, dan media cetak maupun elektronik di Kepulauan Riau.

Uzersyah memaparkan seluruh arahan strategis nasional Ketua Dewan Komisioner OJK meliputi dinamika industri keuangan global dan nasional, strategi mitigasi risiko meliputi perumusan program yang terfokus pada dua hal, yaitu pertama, peran sektor jasa keuangan yang kontributif mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat dan sekaligus mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Kedua kontribusi sektor jasa keuangan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan.

“Kedua aspek ini OJK yakini akan menjadi kunci untuk mengarungi 2017 dan juga tahun-tahun ke depan. Peran ekonomi domestik perlu diperkuat untuk mengantisipasi lambatnya pemulihan global. Penyebaran sentra pertumbuhan juga perlu dipercepat agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata. Inisiatif-inisiatif yang OJK susun diharapkan juga dapat memperluas akses keuangan oleh seluruh kalangan masyarakat,” papar Uzersyah.

Beberapa inisiatif mendukung strategi mitigasi risiko sektor jasa keuangan yang turut disampaikan, berupa :

  1. Optimalisasi program kerja Laku Pandai, program Simpanan Pelajar, program Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM, pengaturan pegadaian swasta, revitalisasi modal ventura, serta program pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan lainnya,
  2. Penyempurnaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR),
  3. Optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),
  4. Perluasan akses keuangan melalui model pembiayaan financial technology (Fintech),
  5. Pencapaian target pertumbuhan kredit tahun 2017 sebesar 9%-12%,
  6. Optimalisasi peran industri perbankan di Provinsi Kepri,
  7. Signifikansi peran pasar modal, sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang yang melengkapi sumber pembiayaan yang selama ini bergantung banyak kepada perbankan.

“OJK menyadari akses keuangan bukanlah satu-satunya faktor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tersedianya akses keuangan juga perlu dibarengi dengan program pendampingan, untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan manajemen usaha oleh masyarakat. Pada tahun ini, OJK akan segera menginisiasi Program Pendampingan yang melibatkan masyarakat luas, termasuk kalangan perguruan tinggi di daerah. Tahun ini OJK juga akan mengeluarkan 4 (empat) kebijakan untuk menjaga stabilitas dengan fokus pada upaya penguatan pengawasan terintegrasi, penyempurnaan pengaturan manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas industri jasa keuangan nasional, yaitu :

  1. Menerbitkan ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi, manajemen permodalan konglomerasi, dan intra-group transaction exposures.
  2. Menyediakan likuiditas yang cukup dalam pembiayaan pembangunan dengan pemanfaatan Global Master Repo Agreement (GMRA) oleh lembaga jasa keuangan, pembentukan Lembaga Pendanaan Efek (securities financing), terus mendorong penerbitan obligasi oleh korporasi dan mendorong perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk berinvestasi di pasar modal serta implementasi ketentuan Liquidity Coverage Ratio (LCR).
  3. OJK di tahun 2017 ini akan menerbitkan beberapa peraturan terkait, khususnya ketentuan mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi Bank Sistemik. Ketentuan ini akan memperjelas konsep bail-in yang selaras dengan praktek di Indonesia serta implikasinya terhadap penyusunan mekanisme resolusi perbankan lainnya, termasuk Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).
  4. Tahun ini OJK akan menyelesaikan peraturan turunan dari Undang-Undang Perasuransian berupa ketentuan asuransi usaha bersama, penjaminan terhadap pemegang polis, dan kepemilikan asing serta mendorong pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) pada tingkat kabupaten/kota,” ulasnya.
Baca Juga  Dana Di Pasar Modal Untuk Pengembangan Usaha Daerah

Secara khusus, terkait dengan kinerja industri jasa keuangan syariah, disampaikannya bahwa tahun 2016 lalu adalah bukan tahun yang mudah, khususnya bagi perbankan syariah. Berbagai upaya perbaikan struktural telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri keuangan syariah nasional.

Pada tahun ini juga, Uzersyah mengatakan OJK akan mendorong berdirinya Jakarta International Islamic Financial Center (JI-IFC) yang merupakan pusat bisnis dan investasi syariah dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdirinya Jakarta International Islamic Financial Center (JI-IFC) ini merupakan langkah awal untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Syamsul Bahrum menambahkan, bahwa tahun 2017 yang merupakan Tahun Ayam Api harus dihadapi dengan optimis. Optimisme tersebut menjadi pijakan dalam menghadapi tahun 2017 yang merupakan tahun kerja dan prospektif. Propinsi Kepulauan Riau yang memiliki demographic mapping yang didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rentang usia 25 sampai dengan 55 tahun, tentunya mendorong industri perbankan memiliki banking strategy yang menyesuaikan dengan bonus demografi tersebut yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi baik sisi konsumtif maupun sisi produktif.

Dukungan perbankan dalam sektor ekonomi di daerah antara lain melalui program KUR yang fokus pada sektor primer, yaitu sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan. Tambahnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau selain berasal dari sektor manufaktur juga berasal dari sektor konstruksi, terutama infrastruktur dan properti dimana industri perbankan dan industri keuangan non-bank diharapkan dapat mendorong sektor tersebut. (r/dian)

About Dian Ratnawati

Lihat Juga

Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final MTQ VII Kepri 2018

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Seluruh kaligrafi dari kafilah Kota Batam yang berjumlah tujuh kaligrafi, lolos menuju final …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *