Home / Politik / Pengesahan UU Ormas Menggugurkan Gugatan Uji Materi atas Perppu Ormas
Ilustrasi Sidang Paripurna DPR (foto:net)

Pengesahan UU Ormas Menggugurkan Gugatan Uji Materi atas Perppu Ormas

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Jakarta – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas kembali dilanjutkan usai sempat diskors untuk lobi. Pimpinan sidang Fadli Zon mengungkapkan hasil lobi tersebut belum mencapai musyawarah mufakat.

“Dan telah disepakati bahwa akan kami ambil keputusan berdasarkan voting, dan berdasarkan anggota yang terdaftar hadir,” kata Fadli di ruang sidang, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.

Fadli kemudian membacakan jumlah anggota yang terdaftar hadir dalam paripurna pengambilan keputusan yakni 445 anggota dewan. Fadli pun kemudian menanyakan satu persatu perwakilan fraksi bagaimana pilihannya. Fadli juga menanyakan apakah ada anggota fraksi yang punya pilihan berbeda dengan fraksinya. Tiap perwakilan fraksinya kemudian menyebut anggotanya punya pilihan yang sama. Berdasarkan mekanisme voting ini, tiga fraksi menolak yakni Gerindra, PAN dan PKS dengan total anggota 131 anggota. Angka ini kalah dengan total anggota fraksi yang setuju Perppu Ormas yakni 314 anggota. Dalam paripurna ini, tak ada perwakilan fraksi yang juga melakukan aksi walk out.

“Karena itu, dengan demikian dengan mempertimbangkan berbagai catatan fraksi yang ada, maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas UU 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi undang-undang,” kata Fadli sambil mengetok palu.

Nahdlatul Ulama menyambut baik pengesahan Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu otomatis dipandang menggugurkan gugatan uji materi (judicial review) atas Perppu Ormas yang dilayangkan sebagian pihak di Mahkamah Konstitusi.

“Karena Perppu Ormas diterima DPR sebagai UU, sedangkan proses persidangan di MK belum berakhir atau belum diputus, maka seluruh gugatan yang ada gugur demi hukum karena Perppu yang digugat sudah tidak ada lagi (non existing),” kata Robikin Emhas, Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar NU, Selasa, 24 Oktober 2017.

Lebih 35 gugatan uji materi tentang Perppu Ormas di MK masih dalam tahap pembuktian hingga peraturan itu disahkan sebagai Undang-Undang. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak pemohon (penggugat) maupun pemerintah dan pihak terkait. Perppu itu disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Selasa, 24 Oktober. Sebanyak 314 legislator dari 445 anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna menyatakan setuju Perppu menjadi Undang-Undang, sementara sisanya menolak. (*)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

‘Kerja Bersama Maju Bersama’ Slogan Baru Untuk RI – Jepang

HANGTUAHNEWS.CO.ID, – Peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang ke-60 yang jatuh pada tahun depan ditandai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *