Home / Peristiwa / Pendapatan Miliaran dari Parkir Menguap

Pendapatan Miliaran dari Parkir Menguap

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Dinas Perhubungan (Dishub) kota Batam diminta bertindak tegas untuk membenahi perparkiran di Batam. Ada potensi miliaran rupiah yang selama ini menguap tak masuk ke kas daerah karena sejumlah titik parkir dikelola juru parkir liar.

Permintaan itu disampaikan anggota Pansus Parkir DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak. Menurutnya, DPRD Batam mendukung penuh langkah Pemko Batam membenahi sistem perparkiran di Batam, karena banyak potensi yang menguap, masuk ke kantong pribadi raja-raja parkir.

“Negara jangan kalah dengan aksi-aksi premanisme seperti itu. Wajib diberantas yang melanggar aturan,” tegasnya, Rabu (8/2).

Jeffry mengaku bahwa Pansus Parkir DPRD Batam telah melakukan uji petik ke titik parkir pada vovember 2016. Tujuannya, untuk melihat langsung potensi pendapatan yang dihasilkan dari sektor tersebut ke kas daerah. Dari uji petik tersebut, pihaknya melihat ada kejanggalan laporan realisasi pendapatan parkir Pemko Batam dan banyak data yang tidak masuk akal. Saat di kroscek ke lapangan, banyak juru parkir tidak berseragam mengelola perparkiran.

“Mereka mengelola uang negara, tapi tidak mau diatur. Semua harus ikut aturan main. Pakai baju yang telah disediakan dan sekali parkir harus diberi karcis parkir,” katanya.

Dalam kegiatan itu, Jeffry mempertanyakan perincian pendapatan parkir kepada juru parkir (jukir) dan ke mana saja setoran diberikan kepada petugas parkir. Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp3,6 miliar per tahun tergolong kecil dibanding 800 ribu jumlah kendaraan di Batam.

Berdasarkan data Dishub Batam, saat ini ada 477 juru parkir dan 203 titik parkir di delapan kecamatan di Batam. Rinciannya di Kecamatan Lubukbaja 177 jukir dan 93 titik, Batuampar 72 jukir dan 28 titik, Batam Kota 147 jukir dan 55 titik, Bengkong 24 jukir dan 6 titik, Batuaji 10 jukir dan 2 titik, Seibeduk 7 jukir dan 2 titik, Sagulung 6 jukir dan 3 titik, serta Sekupang 34 jukir dan 14 titik.

“Coba dihitung, satu titik saja setoran ke koordinator sekitar Rp250 ribu. Kita hitunglah lima titik, berarti Rp1,5 juta untuk koordinator. Sementara setoran ke Dishub hanya Rp70 ribu,” ujarnya.

Jeffry mengatakan, seharusnya dari dulu para jukir ilegal ditertibkan. Ia berharap ke depan pemerintah bisa mengawasi semua jukir. Menurutnya, jika semua sudah terpenuhi, maka jukir akan diberikan pendapatan atau gaji bulanan.

“Kami juga mengapresiasi Pemko Batam yang akan membentuk tim terpadu, melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan untuk mengawasi proses penyelenggaraan parkir, seperti menindak dan melakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di tempat bagi juru parkir (jukir) ilegal,” jelasnya.

Gaji Bulanan Dipermasalahkan

Kemarin, Dishub Batam mengundang ratusan jukir untuk memulai pembenahan sistem perparkiran Batam. Para jukir tersebut didata dan nantinya akan diberikan honor Rp2,7 juta per bulan. Namun pembenahan yang dilakukan Dishub terhambat, sebab para jukir menolak bekerja dengan sistem honor bulanan. Mereka menganggap upaya tersebut bukan solusi terbaik bagi kelangsungan hidup para jukir.

“Kami tidak mau digaji, biarlah kami seperti ini. Hidup kami tidak mewah kok, biasa-biasa saja,” kata seorang juru parkir, Napitupulu.

Juru parkir lainnya, Duha juga mengatakan hal yang sama. Ia tidak mau digaji dan dibebani dengan target setoran Rp200 ribu per hari per titik lokasi parkir. Sistem tersebut dinilainya memberatkan dan mengancam mata pencaharian para juru parkir.

“Pendapatan kami saat ini hanya cukup untuk jajan anak sekolah atau makan sekeluarga. Bagaimana kami mau memberikan setoran setinggi itu (Rp200 ribu per hari)? Sekarang keadaan sedang sulit,” ungkapnya.

Pengurus Serikat Pekerja Parkir (SPP) Kota Batam, Norman Saragih menilai pemberian gaji setiap bulannya kepada jukir yang terdaftar, bukan solusi terbaik. Apalagi dengan adanya kewajiban kepada juru parkir untuk memberikan setoran Rp200 ribu setiap harinya per titik parkir.

“Ini tidak masuk akal. Darimana mereka sanggup memberikan setoran sebesar itu? Kalau setorannya tidak sesuai target, gaji akan dipotong,” katanya.

Menurut Norman, pemberian honor Rp2,7 juta kepada masing-masing juru parkir tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakoni. Mengingat ada beberapa kendala yang sering mereka hadapi, seperti faktor alam karena hujan atau adanya aparat yang tidak membayar uang parkir.

Pemko Batam, lanjutnya, seharusnya mengevaluasi pengelolaan parkir khusus yang potensinya besar dan uangnya lebih pasti. “Banyak parkir khusus di Batam, berapa yang mereka setorkan ke pemerintah. Apakah sesuai atau tidak?” tanyanya.

Kepala Dishub Batam, Yusfa Hendri mengatakan, penataan dan pendataan terhadap juru parkir akan dimulai tahun ini untuk memperbaiki manajemen perparkiran di Batam. Sebab banyak keluhan dari masyarakat mengenai amburadulnya pengelolaan parkir di Batam, juru parkir yang tidak tertib, tidak pernah memberikan tiket, dan lainnya.

“Berdasarkan surat keputusan (SK) lama, ada sekitar 477 orang yang sudah terdaftar sebagai juru parkir. Untuk itu, Pemko Batam akan memberikan pendapatan tetap (gaji), karena selama ini mereka (juru parkir) cari sendiri gajinya,” katanya.

Gaji bagi 477 juru parkir tersebut, jelas Yusfa, akan dianggarkan dalam APBD dan penggajiannya mengacu pada sistem pengupahan di Pemko Batam. Selain itu, para juru parkir juga akan mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Makanya kami juga membuka lowongan untuk juru parkir, siapa saja bisa mendaftarkan diri dan kami akan bentuk tim seleksi untuk penerimaan juru parkir ini,” ungkapnya.

Yusfa menuturkan, saat ini ada perubahan manajemen untuk mengurangi kebocoran retribusi dari sektor parkir. Tahun ini, Pemko Batam menargetkan pendapatan daerah dari retribusi parkir tepi jalan mencapai Rp30 miliar atau naik hampir sembilan kali lipat dari tahun lalu yang hanya Rp3,4 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, Dishub akan bekerja sama dengan instansi terkait guna mengkaji seluruh aspek pendapatan parkir. Pihaknya juga akan melakukan survei untuk mengetahui potensi riil pendapatan daerah dari retribusi parkir tepi jalan.

“Sekarang datanya ada sekitar 202 titik parkir, tapi kenyataan di lapangan, jauh dari angka yang ada. Kami akan lakukan pendataan dan sekaligus potensi parkirnya. Nanti petugas kami dibantu dengan instansi terkait untuk melakukan survei dan ini menjadi dasar target retribusi parkir itu,” ungkapnya.

Selain itu, sambungnya, pemerintah akan mengupayakan peningkatan pelayanan parkir. Misalnya, bisa saja dilakukan melalui stiker langganan tahunan. Tidak hanya itu, sistem pelayanan pembayaran parkir ada aplikasi, kartu, dan lain sebagainya. Hal ini guna menghindari petugas juru parkir bersentuhan langsung dengan uang tunai.

“Ke depannya kami usahakan tidak ada lagi uang tunai yang beredar. Semuanya harus tersistem, misalnya pakai parkir langganan atau kartu,” ujarnya.

Kata Yusfa, agar dikemudian hari tidak terjadi gesekan di lapangan antara juru parkir resmi dan ilegal, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI/Polri. “Kalau ada jukir atau titik parkir ilegal bisa segera ditindak melalui tim,” ucapnya. (sindo)

About admin

Lihat Juga

Menteri BUMN Melakukan Simulasi Pelayanan Perizinan MPP Batam

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno melakukan simulasi pelayanan perizinan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *