Home / Peristiwa / Pemusnahan Mikhol “Mix Max” Oleh BPOM Batam, Patut Diacungi Jempol

Pemusnahan Mikhol “Mix Max” Oleh BPOM Batam, Patut Diacungi Jempol

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Minuman mix max yang mengadung kadar alcohol 4,8 % yang telah banyak beredar di kota Batam mempunyai izin edar aspal (asli tapi palsu), penelusuran oleh rekan-rekan media yang tergabung dalam wadah GWI (Gabungan Wartawan Indonesia) atas laporan beberapa warga masyarakat kota Batam yang mengatakan bahwa minuman mix max tersebut bermasalah.

Kemudian investigasi dimulai dengan mendatangi mini market halimah yang terletak di pasir putih bengkong dan mengecek nomer  registrasinya  setelah dicross cek teryata memang benar bahwa nomer registrasi BPOM yang tercetak di botol minuman mix max tersebut tidak ada dalam daftar registrasi  BPOM, saat di konfirmasi ke pihak super market halimah, didapat keterangan dari bapak Acai bahwasannya, beliau tidak mengetahui akan hal itu dikarenakan pada botol minuman mix max memang tertera nomer registrasi BPOM.

Lalu rekan-rekan media berserta wartawan hangtuah pos meminta kepada bapak Acai untuk di pertemukan dengan pihak sales mix max setelah menunggu beberapa jam kemudian datanglah sales dari pihak minuman mixmax tersebut dan setelah di konfirmasi oleh rekan rekan media dan wartawan hangtuah pos, diperoleh keterangan  dari pihak sales mix max nama distributornya adalah PT. MSAS  dan nama managernya yaitu bapak Pabean, tidak berselang lama meluncurlah rekan-rekan media dan wartawan hangtuah pos ke lokasi sungai panas dimana PT. MSAS berada dan terjadilah pertemuan antara rekan-rekan media dan wartawan hangtuah pos dengan manager, namun setelah di konfirmasi, pihak manager menyangkalnya  dan sempat terucap kata kata kasar dari pihak manager PT. MSAS kepada salah satu rekan media dengan alasan bahwasannya nomer registrasi yang tertera di botol minuman mix max tersebut tidak bermasalah.

Berbekal data yang di dapat dari pihak manager PT. MSAS itulah rekan-rekan media bertambah yakin bahwasannya ada sesuatu “kejanggalan” informasi diantara keterangan dari pihak manager PT. MSAS yaitu bapak Pabean dengan data yang ada, lalu teman-teman media memutuskan untuk meluncur ke BPOM batam dan berhasil menemui bapak Mardiyanto selaku kepala intel BPOM untuk konfirmasi, dan menurut keterangan bapak Mardiyanto bahwasannya prosedur satu pintu  dalam pengurusan nomer regristasi BPOM memungkinkan terjadinya kesalahan  tersebut dan bapak Mardiyanto berkata kepada rekan-rekan media untuk menunggu selama sehari untuk beliau mengecek langsung ke data BPOM pusat akses internal, dan setelah menunggu selama dua hari lalu rekan-rekan media kembali mengunjungi BPOM untuk mengkonfirmasi ke BPOM kota Batam dan setelah bertemu dengan bapak Mardiyanto diperoleh keterangan bahwasanya memang benar nomer registrasi minuman mix max sudah kadaluarsa maka pada hari itu juga tim intel BPOM melucur kearah lokasi PT. MSAS untuk melakukan cross cek di lokasi dan teryata memang benar bahwasannya ada stock minuman mix max tersebut yang nomer registrasi BPOM-nya sudah kadaluarsa sejak terhitung 2014, maka dengan sigap eksekusi dilakukan dilokasi dengan sejumplah pihak dilakukanlah pemusnahan minuman mix max tersebut pada tanggal 23 agustus 2016, pemusnahan minuman mix max oleh BPOM tersebut merupakan sikap tegas dan cepat dengan kerjasama  rekan-rekan media beserta salah seorang rekan wartawan hangtuah pos patut di acungi jempol.

Baca Juga  Hak-Hak Konsumen Yang Dipandang Sebelah Mata!

Diduga masih banyak  terjadinya pelangaran yang di lakukan oleh produsen makanan dan minuman serta obat- obatan, ketika tim hangtuah pos invetigasi masih banyak  dilapangan diduga tidak mempunyai nomer registrasi BPOM dan menurut keterangan bapak Mardiyanto memang diakui bahwasannya BPOM kota Batam kekurangan personel untuk  dilapangan oleh sebab itu bapak Mardianto berpesan kepada rekan-rekan media yang tergabung dalam GWI untuk membantu pihak BPOM dalam pemberian informasi jika memang ditemukan dilapangan produk-produk yang tak mempunyai nomer registrasi guna menjaga keselamatan konsumen yang terabaikan oleh pihak produsen makanan dan minuman serta obat obatan yang nakal tersebut.

Mengacu  UU  pangan No.36 Tahun 2009 Pasal 111 ayat 1, menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar  dan/atau persyaratan kesehatan dan juga UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 62 mengenai pelaku usaha dan/atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dengan denda paling banyak 500 juta dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta sangsi administrasi paling banyak 200 juta terhadap sangsi pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 63, berupa perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, pengumuman keputusan hakim, perintah menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban menarik dari peredaran atau pencabutan izin usaha.  (tim)

About admin

Lihat Juga

Menteri BUMN Melakukan Simulasi Pelayanan Perizinan MPP Batam

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno melakukan simulasi pelayanan perizinan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *