Home / Daerah / Batam / Pejabat Eselon III Pemko Batam Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Barang dan Jasa
80 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan digelar selama lima hari 19 23 Februari 2018 di Aula Kantor Walikota Batam (Foto Media Center)

Pejabat Eselon III Pemko Batam Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Barang dan Jasa

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Sebanyak 80 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Pelatihan digelar selama lima hari, 19-23 Februari 2018 di Aula Kantor Walikota Batam.

“Untuk ujian diadakan di Universitas Internasional Batam pada Sabtu, 24 Februari,” kata Ketua Pelaksana, Andi Agung saat pembukaan pelatihan di Aula Kantor Walikota Batam, Senin (19/2).

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam ini mengatakan ujian akan diikuti 160 peserta. Karena ada tambahan dari peserta pelatihan tahun lalu yang belum lulus ujian sertifikasi. Andi mengatakan ini merupakan tahun kedua BKPSDM Batam menggelar pelatihan sekaligus ujian tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. BKPSDM Batam, menurutnya, sudah terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga bisa melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta ujian di Batam.

“Sementara ini kita khususkan untuk internal Kota Batam. Narasumberya kita hadirkan dari LKPP,” kata dia.

Kepala BKPSDM Batam, M Syahir mewakili Walikota Batam mengatakan penerapan PP 4/2015 tentang pengadaan barang jasa pemerintah mengamanatkan tentang tata cara pengadaan yang sederhana, jelas, dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik. Sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Kegiatan ini dimaksudkan agar SDM memahani ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan dan melaksanakannya dengan baik dan benar,” ujarnya.

Syahir mengatakan sudah banyak contoh kasus hukum yang timbul dari pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak sesuai. Sehingga menimbulkan implikasi hukum dan menyeret berbagai elemen terkait ke ranah hukum.

“Kami himbau agar peserta, dapat benar-benar mengambil manfaat tentang pemahaman yang benar dalam pengadaan barang jasa serta mengikuti ujian. Diharapkan semua lulus sesuai kualifikasi. Dan kepada Kepala OPD diminta untuk bebaskan peserta dari tugas lain selama pelatihan berlangsung. Karena LKPP mensyaratkan kehadiran harus 100 persen,” kata Syahir. (kartika/mcb)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final MTQ VII Kepri 2018

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Seluruh kaligrafi dari kafilah Kota Batam yang berjumlah tujuh kaligrafi, lolos menuju final …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *