Home / Politik / Pandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD-P 2017 di Rapat Paripurna DPRD Kepri
Sekda Prov Kepri TS Fadilah dan Pimpinan DPRD Kepri
Sekda Prov Kepri TS Fadilah dan Pimpinan DPRD Kepri

Pandangan Fraksi Terhadap Raperda APBD-P 2017 di Rapat Paripurna DPRD Kepri

HANGTUAHNEWS.CO.ID, [Tg Pinang] – Rapat Paripurna DPRD Kepri yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kepri Dompak, Hari Senin (18/9/2017), ada enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menekankan Pemprov Kepri sebagai pelaksana APBD agar dapat melaksanakan progran kegiatan dengan efektif, efisien dan ekonomis. Sejumlah program kegiatan di APBD diharapakan dapat dilaksanakan untuk meningkatakan perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terpuruk.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kepri dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri 2017 yang digelar di balairung gedung DPRD Kepri, kawasan Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/9/2017).

Dalam Paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kepri juga memberikan kritik dan masukan, serta saran kepada Pemerintah Provinsi Kepri dalam pelaksanaan APBD murni 2017 yang belum maksimal. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sahat Sianturi, menyampaikan, pelaksanaan APBD harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis, dengan memprioritaskan program yang menyentuh kepada masyarakat. Apalagi mengingat kondisi perekonomian Kepri yang terpuruk saat ini.

“Pemerintah Kepri harus selektif terhadap pengeluaran-pengeluaran dengan berpegang teguh pada prioritas pembangunan, serta melakukan penundaan pelaksanaan proyek yang menyerap anggaran besar dan memakan waktu lama,” ujarnya.

Fraksi PDI-P juga meminta Pemprov Kepri mengurangi program yang tidak efsien atau tidak mampu menopang perekonomian daerah. Hal senada juga disampaikan Fraksi Demokrat Plus. Melalui juru bicaranya, Hotman Hutapea, Fraksi Demokrat Plus juga meminta Pemprov Kepri untuk lebih serius lagi bekerja mencari pendapatan baru, dan meningkatkan pendapatan yang ada saat ini. Tak Hanya itu, Fraksi Demokrat Plus juga meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun lebih mengoptimalkan kinerja OPD dalam menggali potensi pendapatan baru di Provinsi Kepri.

Baca Juga  Pemprov Kepri Merencanakan Pembangunan 5 Sekolah Di Batam

“Jika memang tidak bisa, Gubernur dapat mengganti kepala OPD,” tegas Hotman.

Pandangan yang sama juga disampaikan lainnya, yakni Fraksi Golkar, PKS-PPP, Kebangkitan Nasional, dan Hanura Plus, melalui juru bicara masing-masing fraksi. Sebagaimana diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA APBD 2017 ditetapkan sebesar Rp 1,1 triliun. Sementara dalam KUA APBD-P 2017 diestimasikan mengalami peningkatan sebesar Rp 105,7 miiar atau naik 9,57% menjadi Rp1,2 triliun. Kenaikan itu disebabkan beberapa pos pendapatan mengalami kenaikan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam APBD-P ini retribusi daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 616,91 persen, atau menjadi Rp 63 miliar dari hanya Rp 8,8 miliar. Kenaikan retribusi daerah ini diperoleh dari retribusi labuh jangkar. (br*)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Bawaslu Tanjungpinang Mengamankan Empat Alat Peraga Kampanye

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengamankan empat alat peraga kampanye yang dipasang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *