Home / EkBis / OJK Menegaskan Investasi Bitcoin Tidak Miliki Izin di Indonesia

OJK Menegaskan Investasi Bitcoin Tidak Miliki Izin di Indonesia

“Ada risiko jika bertransaksi dengan bitcoin dan menkominfo sudah membuat ancang-ancang untuk mem-blokirnya”

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan menyatakan investasi Bitcoin di Indonesia, tidak memiliki izin. Secara tegas, OJK pun melarang penggunaan mata uang virtual itu untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran maupun investasi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, pihaknya akan melakukan pengaturan khusus mengenai hal tersebut. Secara umum itu akan diatur regulasi dari sisi investasi.

“(Investasi Bitcoin) belum ada izinnya. Investasi bitcoin kan belum kita atur, karena belum dilakukan secara terbuka,” kata Hoesen di sela acara Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 12 Desember 2017.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan mengatur secara tegas perihal instrumen investasi. Terutama, untuk investasi bodong yang mana Satuan Tugasnya telah dibentuk.

“Kami ingatkan ke masyarakat dicek dulu dasar hukumnya ada atau tidak. Kita punya Web di OJK. Masyarakat harus melindungi dirinya,” kata dia.

Tak hanya itu, Hoesen pun mengungkapkan ada risikonya ke depan jika orang terus menerus menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran dan investasi.

“Risiko bahwa orang beralih dari bank konvensional ke teknologi. Bisa aja ke mata uang virtual. Tetapi, ini kan masih tertutup, masih satu komunitas tersendiri. Kalau uang kan jadi alat tukar. Kalau dia mau mengeluarkan dari sistem kan harus pindah lagi, harus mencairkan dulu,” ujar dia.

Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan mata uang virtual Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Menurutnya ada risiko tersendiri dalam penggunaan Bitcoin. Sayangnya ia tidak menguraikan lebih jauh apa risiko yang dimaksud.

“Jadi, ada risiko bagi yang akan mencoba memegang (bertransaksi) Bitcoin itu seperti yang sudah disampaikan,” ungkapnya di Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017.

Dilarangnya Bitcoin lantaran tidak sesuai dengan sistem pembayaran dan undang-undang yang ada di Tanah Air. “BI tegas itu (Bitcoin) bukan sistem pembayaran yang sah. Masyarakat jangan menggunakannya sebagai alat sistem pembayaran,” kata Agus Marto.

Kendati demikian, ia menegaskan masyarakat boleh-boleh saja mengetahui jenis mata uang virtual tersebut. Tapi dengan catatan tidak digunakan untuk bertransaksi di Indonesia.

“Kalau ada yang ingin mengetahui silakan saja. Tapi jangan untuk alat bayar. Saya kira ini sudah jelas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku mendukung penerapan teknologi Blockchain. Namun jika bicara mengenai Cryptocurrency atau Bitcoin, maka mereka dengan tegas mengatakan tidak.

“Blockchain is something that unavoidable. Saya mendukung Blockchain karena ia memberi transparansi dalam setiap transaksi. Misalnya, dalam layanan transfer uang, dia bisa tahu ini uang asal usulnya dari mana. Siap memberikan ke siapa. Datanya semua ada. Secara langsung ini bisa mempermudah kinerja KPK,” ujar Menkominfo Rudiantara.

Sedangkan Bitcoin, Rudiantara setuju jika aplikasi seperti itu dilarang. Hal ini dikarenakan Bitcoin tak memiliki asal usul kepemilikan yang jelas dan dari mana teknologi itu berasal. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku siap memblokir mata uang digital, bitcoin di Indonesia. Ini bakal dilakukan menunggu keputusan Bank Indonesia sebagai pengatur kebijakan moneter RI. Dia pun mengatakan, bitcoin ini bukanlah merupakan digital currency atau mata uang digital. Melainkan, bitcoin ini tak ubah seperti komoditas barang yang diperdagangkan di dunia maya.

“Menurut saya, ini komoditas barang, misalkan saya beli ponsel ini 10 juta, sama beliau dibeli 15 juta, ini bitcoin namanya, dipindah-pindahin, nanti kalau mau beli sesuatu dipakai ini (bitcoin),” ujarnya.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati agar tidak sembarangan membeli bitcoin. “Karena kita tidak tahu di belakangnya siapa, ini kan komoditas, saya tercatat, saya membeli. Tapi saya membeli ini tidak tercatat ke mana-mana, beda dengan block chain, kalau block chain kan transparan,” ujar dia. Untuk itu, sebagai yang berwenang di bidang teknologi, Rudiantara menegaskan siap memblokir bitcoin untuk beroperasi di Indonesia.

“Blok situs sih gampang, saya minta operator nanti blok tidak bisa lagi akses bitcoin. Kalau situsnya ditutup di Indonesia, tidak bisa orang Indonesia membeli bitcoin,” tutur dia. (**)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Data Pertumbuhan Ekonomi Kepri Menggembirakan di Triwulan Pertama

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, data pertumbuhan ekonomi Batam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *