Home / Serba-Serbi / Kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat ke Batam
Tukar cinderamata dewan komisi IV DPRD kota Batam Djoko Mulyono kepada wakil ketua dewan Komisi IV DPRD kabupaten Bandung Barat usai pertemuannya, senin (8/5/17) lalu.

Kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat ke Batam

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Untuk menjalin silahturahmi sekaligus membahas perihal Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, seputar BPJS, Perlindungan Anak dan KB, Sosial, Pemuda dan Olah Raga, 18 orang rombongan Dewan Komisi IV DPRD kabupaten Bandung Barat berkunjung ke Batam menemui dewan komisi IV DPRD kota Batam yang diterima langsung oleh ketua Komisi IV DPRD kota Batam H. Djoko Mulyono, SH, MH, anggota komisi IV Ruslan dan H. Erizal T, SE, MM, dan dinas kesehatan kota Batam Ervan di Ruang Rapat serbaguna Komisi IV DPRD kota Batam, senin (8/5/17), Pukul 15.00.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, wakil ketua komisi IV Bandung Barat, Safrudin Bachtiar memperkenalkan rombongannya. Dilanjutkan oleh Bachtiar dengan memaparkan curhatnya seputar BPJS, dimana diantara kurang lebih 1,3 juta jiwa penduduk Bandung Barat, cukup banyak masyarakat tersebut yang belum terayomi program BPJS. Padahal fasilitas kesehatan disana cukup banyak, ada sekitar 32 puskesmas dan 3 rumah sakit pemerintah dan banyak rumah sakit swasta.

Dari 1,3 juta jiwa penduduk tersebut, hanya 135.000 jiwa saja yang terayomi program BPJS. Sehingga disini, Bachtiar meminta masukan dari pihak pemerintah Batam langkah-langkah yang bisa ditempuh agar seluruh lapisan masyarakat Bandung Barat bisa mendapatkan program BPJS. Adapula warga yang kurang mampu, ketika mereka berobat, mereka terbebani biaya obat yang tinggi meski sudah memiliki BPJS.

Djoko memberikan selayang pandang tentang Batam yang memiliki luas 1.300-an meter persegi termasuk Rempang Galang, 1.036 juta jiwa penduduk, APBD kota Batam 2017 sebesar Rp. 2,510 trilyun, dengan jumlah pendapatan asli daerah Rp. 1,160 trilyun, fan sedang mengupayakan pajak online sehingga bisa dimaksimalkan untuk perolehan pendapatan bagi Batam. Ia juga mengatakan penurunan produktifitas galangan kapal di Batam tahun ini setelah penurunan harga minyak dunia.

Menjawab uneg-uneg Bachtiar, Ervan mengatakan bahwa saat ini Batam sudah melatih 800 orang kader BPJS kesehatan yang terbagi dalam perwakilan di beberapa kelurahan dan kecamatan dan 100 organisasi kewanitaan yaitu PKK sehingga dengan adanya kader ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang terkecil sekalipun di tahun 2019 bisa dijangkau oleh BPJS.

Diakuinya BPJS masih terpusat pada tempat tertentu, sehingga ia pun menyarankan agar outlet-outlet pelayanan BPJS bisa tersebar hingga ke pelosok, lalu penjemputan anggota BPJS secara kolektif hingga ke tingkat masyarakat yang terkecil. Ia menginfokan bahwa warga batam sudah sebanyak 75% tercover BPJS. Banyaknya warga batam yang merupakan pendatang, sehingga pendaftaran anggota BPJS terkendala oleh kelengkapan dokumen kewarganegaraan seperti KK. Dalam hal biaya pengobatan, ia menyarankan ada semacam program paket biaya pengobatan murah bagi warga masyarakat kurang mampu untuk bisa dipilih sebagai upaya memperingan biaya pengobatan kecuali biaya operasi.

Kemudian, lanjut Bachtiar, masalah kenaikan tarif BPJS, pelayanan, pemutusan program BPJS akibat keterlambatan pembayaran, maupun sistem pembayaran, juga dalam hal pendidikan, ia menyebutkan mengenai dana BOS (BOMDA) bagi SMA/SMK yang sekarang segala sesuatunya dilimpahkan ke provinsi, termasuk pemberian honor bagi tenaga non PNS.

Hal ini dijawab oleh Djoko, bahwa dewan memang tak pernah diikutsertakan masalah pengupahan tenaga honor, namun sering menjadi sasaran curhat bagi masalah tersebut. Dan hal itu dikatakannya tetap sesuai dengan pergub bahwa SMA/SMK tetap dilimpahkan masalahnya ke pihak provinsi.

Ervan menyimpulkan mengenai lanjutan curhat Safrudin tentang BPJS, memang harus disinkronkan koordinasi mengenai BPJS baik dari pihak masyarakat, rumah sakit dan pemerintah. Sehingga masalah yang timbul ketika berobat, keterlambatan pembayaran BPJS yang membuat pemutusan program menjadikan masyarakat tak tercover lagi oleh BPJS bisa dikondisikan agar tidak terjadi lagi. Dan pembayaran juga bisa dibantu dilakukan oleh kader yang mewakili wilayah masyarakat masing-masing.

Usai rapat, diakhiri dengan bertukar cinderamata antara Komisi IV Bandung Barat dengan Batam serta foto bersama.

Kepada pers, terkait SMA/SMK, Djoko mengatakan bahwa kewenangannya sudah diambil alih oleh provinsi, jadi sekarang yang di Batam hanya mensinkronkan, mendata ulang guru yang akan menjadi guru honor SMA/SMK otomatis akan kewenangan propinsi sesuai PP.

“Kalau sesuai kewenangan, kita pemerintah kota sudah tidak lagi menganggarkan untuk guru honor SMA/SMK. Kita berkoordinasi mensinkronkan guru-guru SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi. Sambil berjalan, belum fix, masih butuh penyesuaian juga. Edaran dari KPK, tidak boleh neko-neko, jadi semuanya berpusat ke provinsi baik negeri maupun swasta,” tutupnya. (dian)

Rangkaian rapat dewan komisi IV Batam dan Bandung Barat serta tukar cinderamata usai rapat senin lalu.

About Dian Ratnawati

Lihat Juga

Pemkab Bintan Menargetkan Seluruh Desa Memiliki BU di 2018

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menargetkan seluruh desa memiliki Badan Usaha Milik Desa pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *