Home / Daerah / Batam / KPK Akan Memeriksa RUP Pemko Batam
Dari kiri ke kanan foto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Juru Bicara KPK Febri Diansyah

KPK Akan Memeriksa RUP Pemko Batam

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun ke Pemerintah Kota Batam, Rabu (4/10). Aksi KPK ini dalam rangka tindak lanjut nota kesepahaman uang ditandatangani tahun lalu.

“Yang mau didalami salah satunya rencana umum pengadaan (RUP). Pengadaan ini disarankan agar terdefinisi sejak awal. Alhamdulillah kita sudah punya aplikasi,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai apel gabungan di Dataran Engku Putri, Senin (2/10).

Aplikasi yang dimaksud yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sistem ini sudah digunakan Pemko Batam sejak beberapa tahun terakhir. Pada sistem ini bisa terlihat rencana pengadaan yang akan dilaksanakan Pemko Batam. Baik berupa bangunan, kendaraan, dan sebagainya.

Amsakar mengatakan Pemko Batam juga sudah memberikan aplikasi lainnya ke KPK. Seperti e-budgetting, e-planning, e-musrenbang. Hal ini sebagai bentuk pengawasan terhadap kerja pemerintah mulai dari perencanaan.

“Semua akan termonitor. Teknologi yang ada di KPK ini melampaui kita. Kita mungkin baru bisa terapkan teknologi informasi itu sepuluh dua puluh tahun ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pelaksanaan keuangan Pemko Batam secara bertahap akan diserahkan ke KPK untuk pengawasan.

“Terakhir salah satunya non tunai itu. Sampai kegiatan RUP harus masuk ke sistem dan link ke KPK. Aplikasi kita sudah diambil, e-budgetting e-planning sudah di sana,” ujarnya.

Dan dalam apel, ia berpesan kepada lurah serta organisasi perangkat daerah agar tidak ada lagi yang menunda pelayanan. Bagi pemohon yang dokumennya lengkap agar segera diproses dan diterbitkan surat atau izinnya. Serta jangan ada lagi pungutan di luar ketentuan.

“Yang tidak lengkap silakan ditolak tapi secara resmi ditulis kekurangannya A, B, C, D, dan sebagainya. Sampai surat keterangan domisili pun nanti akan dicek. Pelayanan Rp 5.000, Rp 20.000, semua itu tidak ada,” tegasnya. (kartika/mcb)

Baca Juga  Perbaikan Infrastruktur Pulau Galang dan Rempang Selesai Dua Tahun Kedepan

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

BPJS Ketenagakerjaan Job Fair Diikuti 30 Perusahaan Peserta

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar Job Fair atau Bursa Kerja di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *