Home / EkBis / Komitemen Bersama Pemko dan BP Batam Soal RPH
Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad

Komitemen Bersama Pemko dan BP Batam Soal RPH

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Sidang pleno Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas Batam menetapkan Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sekretaris Menko Perekonomian tersebut menggantikan Hatanto Reksodipoetro. Selain kepala, lima deputi BP Batam juga dirombak. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad pergantian gerbong pimpinan BP Batam ini diharapkan membawa perubahan di tubuh instansi yang dulu bernama Otorita Batam tersebut.

“Saya berkali-kali ikut rapat yang dipimpin Pak Lukita. Ia selalu meminta pendapat mitra disuksi sebagai bagian upaya mengumpulkan informasi. Pak Lukita ini bicara keras dengan Pemko ketika menganggap itu harus. Sama halnya bicara ke BP Batam. Soal aset misalnya, katanya apa lagi, Masjid Baiturahman serahkan ke Pemko, alun-alun ini kenapa dipertahankan juga,” papar Amsakar di Sekupang, Selasa (17/10).

Menurutnya, Lukita sangat objektif dan kaya pengalaman karena pernah menduduki berbagai posisi jabatan. Dengan pengalaman tersebut diharapkan bisa mewarnai perjalanan Batam ke depan.

“Saya optimis Pak Lukita bisa membangun komunikasi yang positif di internalnya dan di lingkungan eksternalnya. Saya yakin Perka-perkanya (peraturan kepala BP Batam) tidak akan gegabah. Pasti akan koordinasi dengan berbagai stakeholder,” kata dia.

Koordinasi positif konstruktif dengan beberapa pemangku kepentingan di daerah menjadi harapan pertama dengan ditunjuknya Lukita sebagai Kepala BP Batam. Koordinasi diperlukan dalam konteks membangun investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harapan kedua, terkait penyerahan aset dari BP Batam kepada Pemko Batam. Amsakar berharap dengan pimpinan baru ini masalah aset bisa betul-betul diselesaikan.

“Ketiga, harapannya ada upaya membangun kesepahaman mengenai wilayah kerja antar kami (Pemko) dengan BP Batam. Kami harap jadi input bagi Kementerian. Kita ingin pada tataran regulasi ada pembahasan bersama. Untuk meng-input pemerintah level lebih tinggi dalam mendesain perkembangan Kota Batam,” ujarnya.

“Mari kita dukung Pak Lukita untuk membuat terobosan yang memang untuk kemaslahatan bersama,” sambungnya.

Baca Juga  BPK Lakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di Pemko Batam

Komitmen Baru Pemko dan BP Batam

Pemerintah Kota Batam akan membuat komitmen baru dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait rumah potong hewan (RPH). Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan komitmen ini sebagai tindaklanjut nota kesepahaman (MoU) yang dibuat di era walikota sebelumnya.

“Dulu ada MoU tentang RPH. Lalu ada dana alokasi khusus Rp 6 miliar turun untuk bangun itu. Ketika mau dibangun, ada dimintai biaya sewa lahan. Karena posting dana sewa tidak ada, maka tidak dapat dipenuhi. Akibatnya Rp 6 miliar itu kembali ke pusat lagi. Sekarang akan ada MoU baru antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan rekan dari BP Batam,” papar Amsakar di Sekupang, Selasa (17/10).

Ia menjelaskan RPH merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemko Batam akan mencoba jajaki kembali kemitraan dengan BP Batam untuk pembangunan RPH ini. Di lain kesempatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Mardanis mengatakan RPH yang berlokasi di Sei Temiang, Sekupang akan kembali dioperasikan tahun depan. RPH yang dibangun secara bertahap sejak 2008 itu sempat terbengkalai karena masalah aset. RPH diketahui berdiri di atas lahan milik BP Batam yang dipinjampakaikan ke Pemko. Kemudian timbul kewajiban Pemko untuk sewa lahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

“Berdasarkan UU nomor 18/2009 pasal 61 dan 62, RPH wajib dikelola oleh pemerintah daerah. Atas dasar itulah BP Batam menyepakati pengelolaan RPH akan diambil alih oleh Pemko Batam mulai tahun depan. Jadi pemotongan hewan sepenuhnya akan dilakukan Pemko Batam,” kata Mardanis.

Ia mengatakan setelah MoU maka Pemko Batam bisa menyiapkan anggaran untuk perbaikan RPH. Dan pasca perbaikan, RPH dapat difungsikan kembali.

“Untuk pengelolaannya nanti akan dibentuk unit pelaksana teknis. Dengan aktifnya RPH diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata dia. (kartika/mcb)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Data Pertumbuhan Ekonomi Kepri Menggembirakan di Triwulan Pertama

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, data pertumbuhan ekonomi Batam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *