Home / Nasional / Kapolri Diminta Mundur Jika Tidak Mampu Membuktikan Tuduhan Makar
Kapolri - Jendral Tito Karnavian.

Kapolri Diminta Mundur Jika Tidak Mampu Membuktikan Tuduhan Makar

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Jakarta – Jendral Polisi Tito Karnavian seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak dapat membuktikan tuduhan makar yang ditujukan kepada Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan lain-lainya. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Sebab, menurut Desmond Junaidi Mahesa hal itu merupakan sejarah buruk bagi Kepolisian di Indonesia.

“Kalau kasus (tuduhan makar) Bintang (Sri Bintang Pamungkas), anaknya Bung Karno (Rachmawati Soekarnoputri) tidak bisa membuktikan, harusnya pimpinan Polri mundur. Ini kan sejarah buruk institusi kepolisian,” demikian kata Desmond, Jum’at 31 Maret 2017 di Jakarta.

Bahkan, menurut Desmond Junaidi Mahesa lagi, kinerja kepolisian di zaman Orde Baru lebih baik dibanding yang ada saat ini. Sebagai contohnya, penangkapan yang dilakukan di zaman Orde Baru bisa berjalan dengan baik hingga di pengadilan. Sementara untuk saat ini, kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan sama sekali tidak ada tindak lanjutnya. Desmond melanjutkan, tidak adanya kejelasan dalam kasus tuduhan makar yang dilayangkan kepada Rachmawati dan kawan-kawan juga menandakan adanya kecerobohan di jajaran kepolisian.

“Dulu di zaman Orde Baru, semua orang ditangkap jelas di pengadilan jalan dengan baik. Sekarang, Rachmawati ditangkap gak ada kabar beritanya gitu lho. Berarti ini kan polisinya ceroboh, pimpinan polisinya enggak benar. Saya pikir ya disuruh Pak Jokowi juga. Kalau kayak gini ya jadi sakit republik ini, ya sudah nunggu bubar sajalah,” tambah Desmond.

Penjelasan Pakar Hukum Mengenai Makar

Menurut Margarito Kamis sebagai Pakar Hukum Tata Negara, definisi makar dalam pasal 107 KUHP dan 110 KUHP sendiri adalah menggulingkan pemerintahan. Akan tetapi sebuah perbuatan tidak bisa disebut sebagai makar tanpa adanya tindakan secara fisik seperti mengangkat senjata. Sedangkan tindakan menggulingkan pemerintah dalam bentuk permufakatan atau penyampaian pendapat, tidak bisa disebut makar. Menurut Margarito, penyampaian pendapat merupakan hak rakyat meskipun substansinya adalah untuk melengserkan presiden.

“Makar dalam 107 dan 110 KUHP itu berarti bersepakat menggulingkan pemerintahan yang sah. Misalnya begini, ada orang yang berkelompok, pakai batu, pakai senjata api, pakai panah untuk mengepung istana misalnya, itu makar. Kalau hanya kita bermufakat dan menyampaikan pendapat saja itu tidak bisa dikatakan makar. Anda bersepakat, minta kepada MPR untuk meng-impeach presiden, itu tidak salah,” ujarnya melalui telepon, Minggu, 2 April 2017.

Terkait adanya kesalahan penafsiran oleh pemerintah terhadap pasal 107 KUHP dan 110 KUHP, Margarito mengatakan dirinya belum bisa berpendapat sampai ke sana.

“Kita tidak punya data mengenai apa yang disepakati di sana. Kalau melengserkan presiden melalui MPR itu sah, tetapi kalau menggulingkan pemerintah dengan cara mengangkat senjata misalnya, itu makar,” kata Margarito. (ath/rep)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Menyapa Kota Bandung dari Gunung Batu Lembang

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Bandung – Lembang terkenal sebagai tujuan wisata bagi para pengunjung Kota Bandung. Meski jaraknya cukup jauh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *