Home / Nasional / Jual-Beli Jabatan Jadi Fokus Kemendagri Awasi Kinerja Pemda

Jual-Beli Jabatan Jadi Fokus Kemendagri Awasi Kinerja Pemda

HANGTUAHNEWS.CO.ID – Kemendagri menekankan 3 hal sebagai prioritas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada 2017. Selain saber pungli, permasalahan jual-beli jabatan dan dana desa menjadi prioritas pengawasan Kemendagri.

Soal pelaksanaan saber pungli, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan terdapat pertanyaan terkait dengan masalah penganggaran. Untuk itu, Kemendagri telah mengeluarkan surat Nomor 977/5065/IJ tertanggal 30 Desember 2016 tentang Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sri menyebut ada 2 hal yang ditekankan dalam surat Nomor 977/5065/IJ tersebut. Yang pertama adalah kinerja Pemda harus sesuai dengan kebutuhan dan harus memperhatikan kemampuan APBD untuk menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungli (UPP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Bagi Pemda yang belum menganggarkan pada APBD 2017 agar segera melakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2017 dengan memberitahukannya kepada pimpinan DPRD dan untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD 2017,” tambahnya.

Lalu, adanya kasus jual-beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara masih saja terjadi. Kemendagri juga memprioritaskan pengawasan dalam pengisian jabatan PNS daerah.

Kemendagri menginginkan penerapan PP Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah diimplementasikan dengan baik. Dia pun meminta inspektorat daerah melaporkan adanya informasi jual-beli jabatan dalam pengisian jabatan di daerah.

“Dari informasi tersebut, Kemendagri bersama BKN dan KASN akan berkoordinasi dalam rangka pembatalan proses pengisian jabatan tersebut,” ujar Sri Wahyuningsing dalam Raker Konsolidasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 di Hotel Discovery Ancol, Jl Lodan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017).

Kemudian, terkait dengan pemantapan pengawasan di sektor dana desa, Kemendagri memiliki harapan yang besar terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sri mengatakan dana desa merupakan salah satu implementasi semangat Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

Baca Juga  Dengan Banyaknya OTT, Mendagri Minta Kepala Daerah Harus Berhati-hati

“Kedudukan Mendagri itu sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau poros pemerintahan. Oleh karena itu, Kemendagri telah mengeluarkan surat Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa,” kata Sri.

Dalam surat Nomor 700/1281/A.1/IJ tersebut, terdapat 3 titik penekanan yang meliputi pengawasan, ruang lingkup pengawasan, serta pembagian peran inspektorat daerah di provinsi dan inspektorat kabupaten/kota. Sri mengatakan pengawasan terhadap dana desa bertujuan meyakinkan dana desa telah tepat lokasi, syarat, salur, jumlah, dan penggunaannya.

“Untuk titik penekanan pada ruang lingkup pengawasan, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap prapenyaluran dana desa, penyaluran dan penggunaan, dan pascapenyaluran,” ucapnya.

Sri menjelaskan, tahap prapenyaluran meliputi ketersediaan regulasi kebijakan dan prosedur yang ada. Sedangkan tahap penyaluran dan penggunaannya, Sri melanjutkan, meliputi kepatuhan dan mekanisme penyaluran rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD), pencairan RKD, pengadaan,serta penggunaan barang dan jasa.

“Tahap pascapenyaluran terdiri dari penatausahaan, perpajakan, pengujian bukti belanja, kepatuhan penyampaian laporan, dan sisa dana desa di RKD,” tuturnya. (dtk)

About admin

Lihat Juga

Kemenag Kepri Menyeleksi Petugas Haji

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan menyeleksi petugas haji yang nantinya bertugas untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *