Home / EkBis / Gerakan Ekonomi Rakyat

Gerakan Ekonomi Rakyat

Ir. Irwan Simarmata

Pembangunan dan pembinaan koperasi perlu diarahkan secara terus menerus, sehingga semakin berperan dalam sistem perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.

Maka dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang berkembang, modern, tangguh, demokratis, otonom, parsitipatif, independen, mandiri, kokoh, berjiwa sosial dan berwawasan bisnis. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi sebagai Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) dalam menjalankan kegiatan usahanya akan berperan utama di segala bidang aspek kehidupan ekonomi rakyat.

Undang Undang No.25 Tahun 1992, tentang perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan anggaran dasar dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, bukan berarti pemerintah boleh mencampuri urusan internal koperasi, melainkan tetap harus memperhatikan prinsip kemandirian koperasi tersebut.

Pemerintah berkewajiban sepenuhnya untuk menciptakan serta mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Kemudian pemerintah harus memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Tujuan daripada hal itu dilakukan adalah untuk memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang Undang No.25 Tahun 1992, tentang perkoperasian juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan (investor) baik dari anggotanya sendiri maupun dari pihak yang bukan anggota koperasi. Dengan demikian koperasi akan lebih mudah menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan undang-undang tersebut telah ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara demokratis, mandiri, modern, transparan dan profesional. Undang Undang tersebut bermaksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peranan, manajemen, kewirausahaan, permodalan dan pembinaan koperasi sehingga dapat dipastikan akan lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Baca Juga  Edy Suharto: “Saya Optimis Punya Sejuta Cabang di Tanah Air dan Luar Negeri”

Peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan berbagai potensi dari segala asap kehidupan ekonomi rakyat sebagai implementasi daripada Gerakan Ekonomi Rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang seluas-luasnya.

Atas dasar itulah, maka dalam pelaksanaan prosedural tertib administrasi oleh Koperasi Mahkota Insan Madani (KMIM) telah diatur dalam Berita Acara Pendirian Koperasi ini berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota, guna memperoleh status Badan Hukum Koperasi demi memiliki kepastian hukum bagi kelembagaan badan usaha Koperasi Mahkota Insan Madani ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum NKRI. (Oleh: Ir. Irwan Simarmata)

About admin

Lihat Juga

BPIH Batam Ditetapkan Sebesar Rp 32 Juta di 2018

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk embarkasi Batam ditetapkan sebesar Rp 32.456.450. Besaran biaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *