Home / EkBis / Dua Provinsi Meraih Nilai A dari Kemenpan
Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia.

Dua Provinsi Meraih Nilai A dari Kemenpan

HANGTUAHNEWS.CO.ID – Dua Pemprov meraih Nilai A dari Kemenpan-RB. Dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Sumatera Selatan memperoleh nilai A, dalam laporan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada pemerintah daerah di wilayah I pada 2017.

“Yang memperoleh A yaitu Jawa Barat dan Sumatera Selatan,” kata Menteri PANRB Asman Abnur dalam penyerahan laporan penerapan SAKIP Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Wilayah I yang dimaksud Kementerian PANRB meliputi seluruh wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. Selain nilai A, Kemenpan RB memberi nilai evaluasi BB untuk Pemprov Sumatera Barat dan Pemprov Kepulauan Riau. Pemprov Aceh, Pemprov Riau, Pemprov Bangka Belitung dan Pemprov Bengkulu meraih nilai B. Sedangkan Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Jambi dan Pemprov Banten meraih nilai CC.
Sementara hasil evaluasi SAKIP untuk kabupaten kota meningkat. Rata-rata nilai evaluasi pada kabupaten/kota menjadi sebesar 54,43 naik 4,56 poin dari tahun 2016 yaitu sebesar 49,87. Menteri menyatakan implementasi SAKIP berkolerasi dengan efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat signifikan. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen ternyata memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Menteri Asman juga mengapresiasi pemerintah kabupaten kota yang melakukan upaya-upaya perbaikan bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin menyatakan pemerintahannya berupaya meningkatkan SAKIP.

Penilaian SAKIP Pemprov Sumsel tiap tahunnya mengalami perbaikan, sejak memperoleh C pada 2009. Ia mengatakan SAKIP memberikan dampak positif bagi pemprov, bila sebelumnya “money follow function” kama kini “money follow program, program follow result”. Sedikitnya terdapat empat dampak penerapan SAKIP yang dirasakan Pemprov Sumsel.

Sebelum AKIP, kerja belum berorientasi pada hasil, kinerja kurang terukur, kinerja tidak memiliki level dan cascading antara tujuan dengan sasaran antara organisasi dengan unit kerja tidak logis. Dan setelah SAKIP, target kinerja dapat tercapai walau anggaran terbatas, anggaran termanfaatkan secara efektif dan efisien, inefesiensi anggaran dapat dicegah dan keselarasan kinerja OPD.

(**)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

BPIH Batam Ditetapkan Sebesar Rp 32 Juta di 2018

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk embarkasi Batam ditetapkan sebesar Rp 32.456.450. Besaran biaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *