Home / Politik / DPRD Kepri Tidak Puas Terhadap Kinerja Gubernur
Ilustrasi rapat paripurna.

DPRD Kepri Tidak Puas Terhadap Kinerja Gubernur

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja Gubernur Nurdin Basirun dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2016.

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Tanjungpinang, Selasa, empat dari enam juru bicara fraksi mengkritik kinerja Gubernur Nurdin, meski akhirnya menerima laporan tersebut.

Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, menilai Gubernur Nurdin tidak menyampaikan secara rinci pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian yang tidak sesuai dengan target. Pendapatan daerah, yang tingkat capaiannya rata-rata kurang dari 90 persen menjadi masalah serius yang harus disorot. Mengapa tidak terealisasi maksimal,” kata Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tawarich.

Kritikan juga disampaikan dari Golkar, fraksi kedua terbesar setelah PDIP di DPRD Kepri.

Ketua Fraksi Golkar Dewi Kumalasari menilai LKPj Gubernur Nurdin belum memberikan harapan baru dalam penataan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal ini terpotret dari capaian kinerja utama yang melorot tajam. Misalnya saja soal pengangguran. Berdasarkan data BPS, jumlah orang yang tidak bekerja melonjak tajam di tahun 2016.

“Jika di tahun 2015 pengangguran hanya 6,20 persen, maka di tahun 2016 pengangguran naik menjadi 9,03 persen,” kata Dewi.

Akibat permasalahan itu, kata dia angka pertumbuhan ekonomi melambat. Ia minta gubernur tidak berpangku tangan, melainkan melakukan terobosan besar melalui kebijakan-kebijakan strategis di instansi internal dan eksternal juga lintas sektoral.

Beberapa catatan yang disampaikan Fraksi Demokrat juga berisi kritikan. Fraksi Demokrat menilai seharusnya LKPj mencantumkam dasar hukum terkait APBD dan penjabarannya.

“Dalam rapat pembahasan panitia khusus dengan Sekda, diakui terjadi kekurangcermatan dalam pencantuman dasar hukum LKPj.

Penyusunan LKPj juga tidak melibatkan biro hukum sebagai fungsi seharusnya. Sementara realisasi retribusi daerah dan realisasi dana alokasi khusus yang tidak mencapai target menjadi bahan pertanyaan Fraksi Hanura Plus.

Fraksi yang terdiri dari partai Hanura dan Nasdem ini meminta penjelasan kongkrit tentang realisasi pendapatan lainnya yang hanya 28,39 persen.

“Realisasi belanja langsung yaitu 85,52 persen dan realisasi belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota hanya 38,71 persen dari pagu anggaran,” sebut Ketua Fraksi Hanura yang ditandatangani sekretarisnya, Rudi Chua.

Keberhasilan pencapaian kinerja Pemprov Kepri juga jadi sorotan Fraksi Hanura Plus. Menurut Hanura, capaian kinerja Pemprov Kepri hanya 83,13 persen, dan harus ditingkatkan. (antara)

About admin

Lihat Juga

Bawaslu Tanjungpinang Mengamankan Empat Alat Peraga Kampanye

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengamankan empat alat peraga kampanye yang dipasang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *