Home / Politik / DPRD Kepri Sorot Penyerapan Anggaran Minim
Ilustrasi.

DPRD Kepri Sorot Penyerapan Anggaran Minim

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyorot permasalahan penyerapan anggaran tahun 2016 yang masih minim. Kritik sejumlah anggota legislatif dari berbagai fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kepri, Selasa.

“Kinerja pemerintah belum maksimal. Anggaran pendapatan dan belanja yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu, justru belum banyak dipergunakan,” kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kepri Taba Iskandar.

Taba menjelaskan tahun 2016 untuk belanja hibah yang mencapai Rp422 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar. Kondisi ini menimbulkan daya beli melemah, dan terjadi perlambatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“Kondisi ini harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya sehingga tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali,” ujarnya. Menurut dia, tanda-tanda realisasi anggaran tahun 2017 akan kembali rendah sudah mulai terlihat, dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Ia mendesak Gubernur Nurdin Basirun untuk segera memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga dapat dirasakan masyarakat.

“Permasalahan ini harus diperhatikan serius oleh gubernur,” tegasnya.

Kritikan juga disampaikan fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Ia melihat bahwa minimnya penyerapan anggaran yang terjadi tahun 2016, dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah.

Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut dia Gubernur Nurdin Basirun harus mampu mengkoordinasikan seluruh organisasi pemerintahan daerah itu untuk berakselarasi sejak awal.

“Walaupun kami Partai Pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap pertriwulan dan tidak menumpuk diakhir,” ujarnya, yang juga Sekretaris Partai Gerindra Kepri.

Ia juga meminta agar pemerintah Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

“Kepri masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita,” kata Onward.

Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasional, juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya. Untuk itu, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan pada awal tahun.

Selain memberi kritik dan saran, seluruh fraksi-fraksi di DPRD memuji keberhasilan Pemerintah Kepri yang berhasil mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama tujuh tahun berturut-turut. Keberhasilan ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov Kepri segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut. (antara)

About admin

Lihat Juga

Bawaslu Tanjungpinang Mengamankan Empat Alat Peraga Kampanye

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengamankan empat alat peraga kampanye yang dipasang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *