Home / Politik / DPRD Kepri Bahas Jawaban Lisan dan Tertulis Nurdin Basirun
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak

DPRD Kepri Bahas Jawaban Lisan dan Tertulis Nurdin Basirun

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Kendati kurang puas dengan jawaban lisan dan tertulis Gubernur Kepri atas Interpelasi atau Hak bertanya yang diajukan, DPRD Kepri akan tetap membahas jawaban Nurdin tersebut di Internal DPRD Kepri dan dilakukan telaah sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

“Selanjutnya, dari pembahasan internal DPRD, inisiator DPRD akan membuat kesimpulan berdasarkan data, aturan hukum serta UU? yang berlaku. Selanjutnya kesimpulan anggota DPRD inisiator Interplasi, akan diajukan ke Unsur pimpinan DPRD,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak pada wartawan, selasa (6/12/2016).

Selanjutnya, hasil rapat dan pembahasan dengan unsur Pimpinan DPRD, hasil kesimpulan akan kembali dirapatkan melalui sidang paripurna, untuk menentukan sikap dan dan penilaian DPRD Kepri, atas kebijakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IV, III dan II yang dilakukan Gubernur Kepri.

“Hasil rapat dengan pimpinan nantinya akan dibawa ke Paripurna DPRD untuk dilakukan penilaian. Apabila prosedural pengangkatan dan pemberhentian terbukti menyalahi aturan, maka melalui keputusan DPRD, meminta Gubernur untuk melakukan perbaikan. Demikian juga dengan SK pengangkatan dan pemberhentian pejabat ASN agar diperbaiki dan pelaksanaan keputusan hasil paripurna DPRD, juga akan diawasi Dewan,” ujar Jumaga Nadeak.

Jumaga menambahkan, Gubernur sebagai Pembina Kepegawaian di Provinsi Kepri, dalam memberlakukan SOTK Baru, pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IV, III dan II, juga hendaknya memperhatikan aturan perundang-undangan, serta mengacu pada hasil assessment pejabat yang telah dilakukan.

“Hingga dalam menempatkan dan mengangkat seorang pejabat hendaknya sesuai dengan Peraturan dan UU yang menuntut kemampuan dasar, kapabilitas dan profesionalisme pejabat tersebut,” ujarnya.

Dalam pengangkatan pejabat pada SOTK baru, Jumaga juga menyatakan, sesuai dengan fungsi DPRD, akan terus melakukan pengawasan di luar dari pelaksanaan interpensi, juga memberikan masukan, yang bisa diterima dan bisa tidak, hingga penempatan pejabat di Provinsi Kepri benar-benar sesuai dengan kemampuan dan Kebutuhan dan bukan karena sesuka hati atau karena sesuatu hal. (bt)

Baca Juga  Nurdin : Prioritas Anak Kepri untuk Mengenyam Pendidikan

About admin

Lihat Juga

Bawaslu Tanjungpinang Mengamankan Empat Alat Peraga Kampanye

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengamankan empat alat peraga kampanye yang dipasang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *