Home / Politik / DPR Beri Catatan Kritis Kinerja BP Batam
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno.

DPR Beri Catatan Kritis Kinerja BP Batam

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Komisi VI DPR RI memberikan catatan kritis atas kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam sebagai lembaga yang bertugas mengurus masalah investasi dan perdagangan di pulau Batam.

“Kami terus mengevaluasi BP Kawasan Batam. Kami selalu memberikan catatan kritis,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, usai rapat membahas tumpang tindih kewenangan BP Kawasan dengan pemda di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Bila melihat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Batam, menurut teguh, belum seperti yang diharapkan. Terlebih dalam tiga tahun terakhir, sekitar 20 perusahaan yang beroperasi di kawasan itu tutup, dan terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja.

“Itu semua tanda-tanda yang tidak kami inginkan. Dari kaca mata kami, tidak diharapkan,” kata dia lagi.

Meskipun menolak memberikan nilai konkret atas kinerja BP Kawasan Batam, namun ia memastikan sebagai mitra kerja, Komisi VI tetap akan objektif menilai lembaga yang sebelumnya bernama Otorita Batam itu.

“Kami menggunakan akal sehat, betul-betul objektif mendudukkan masalah ini hingga selesai,” kata dia.

Menurut dia, masalah timbul karena adanya lembaga BP Kawasan Batam yang tidak sesuai dengan UU Otonomi Daerah. Namun, karena lembaga itu sudah berdiri sebelum UU Otda lahir, maka seluruhnya harus dikaji mendalam.

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso juga mengevaluasi kinerja BP Kawasan Batam terkait makin merosot kondisi perekonomian.

“Kami melihat kondisi Batam investor turun, pengangguran meningkat. Ini PR kita,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berpendapat, melemah perekonomian di Batam disebabkan terobosan yang diusulkan BP Kawasan Batam.

Terobosan BP Kawasan Batam adalah Peraturan Menteri Keuangan 148 Tahun 2016 yang menetapkan kenaikan sejumlah tarif jasa di pulau utama (Batam), termasuk sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita.

Kebijakan yang diusulkan BP Kawasan itu membuat Batam tidak menarik lagi bagi dunia investasi, karena membutuhkan biaya yang besar. Citra Batam sebagai kawasan strategis dan menguntungkan untuk investasi pun luntur akibat kebijakan itu.

“Terus terang saja yang buat kisruh terobosannya,” kata Gubernur Nurdin Basirun. (antara)

About admin

Lihat Juga

Bawaslu Tanjungpinang Mengamankan Empat Alat Peraga Kampanye

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengamankan empat alat peraga kampanye yang dipasang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *