Home / EkBis / DK Sepakati Tarif Baru UWTO, Jumaga Minta BP Patuhi Keputusan DK
Lampiran surat Sesmenko bernomor S-657/SES.M.EKON/12/2016 yang ditandatangani Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo

DK Sepakati Tarif Baru UWTO, Jumaga Minta BP Patuhi Keputusan DK

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Polemik tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) lahan di Batam, sedikit lagi menemui titik terang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berkirim surat ke seluruh anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam.

Dalam surat bernomor S-657/SES.M.EKON/12/2016 yang ditandatangani Sesmenko, Lukita Dinarsyah Tuwo, berisi usulan persetujuan tarif UWTO, tarif jasa kepelabuhan dan mekanisme pencabutan lahan.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan, bahwa tim teknis sepakat untuk melakukan revisi tarif layanan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam. Revisi ini ditujukan baik untuk alokasi baru maupun perpanjangan. Adapun besaran persentasenya berbasis pada besaran tarif sebelum ditetapkannya Perka BP Batam no 19 tahun 2016.

“Saya sebagai Ketua DPRD dan juga sebagai anggota Dewan Kawasan, minta BP Batam agar mematuhi sepenuhnya Keputusan Dewan Kawasan dan Team Teknis sebagaimana yang tercantum dalam surat Sesmenko no. S-657/SES.M.EKON/12/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang lalu,” jelas Jumaga di kantor DPRD Kepri, Kamis (15/12/2016).

Lantas, berapa besaran kenaikan tarif UWTO tersebut? Jumaga mengatakan, bahwa tim teknis juga sepakat untuk memberikan kepastian tarif dengan menggunakan dasar perhitungan inflasi tahunan sebesar empat persen.

Sehingga besaran persentase kenaikan tarif UWTO tiap tahunnya sebesar 4 persen dan maksimal 119 persen atau dibulatkan 120 persen untuk 20 tahun ke depan. Angka tersebut, sambungnya, menggunakan dasar penghitungan inflasi tahunan nasional yang ditetapkan sebesar empat persen.

Jika nantinya usulan revisi tarif itu disetujui oleh Dewan Kawasan PBPB Batam, maka BP Batam harus melakukan revisi Perka BP Batam no 19 Tahun 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan BP Batam.

Sedangkan untuk tarif jasa pelabuhan, BP Batam nanti akan membuat berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhan di Batam. Kesepakatan itu, mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan di bidang kepelabuhan.

Baca Juga  DPP Perpat Akan Turunkan Massa Sepuluh Ribu Orang Tuntut Hapuskan UWTO

“Berita acara tersebut itulah nantinya yang menjadi dasar pemberlakuan tarif jasa kepelabuhan yang baru,” terangnya. Pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Kawasan ini melanjutkan, BP Batam masih dapat menerapkan tarif khusus dengan memberikan diskon atau pengurangan. Diskon atau pengurangan itu khusus tarif yang berada di bawah tarif yang diatur dalam PMK no.148/PMK.05/2015.

Untuk masalah pencabutan lahan yang saat ini menjadi polemik, Jumaga mengatakan, bahwa tim memutuskan dua hal. Pertama, terhadap lahan yang telah ditetapkan untuk dicabut, BP Batam diminta untuk memanggil kembali pemegang alokasi lahan tersebut untuk dimintakan komitmen pembangunannya.

“Komitmennya itu harus memuat rencana usaha dan rencana pembiayaan yang mencakup financial closing sesuai dengan jenis usaha yang akan dibangun oleh pemegang lahan. Komitmen itulah yang menjadi dasar agar pencabutan ditarik kembali,” papar Jumaga.

Kedua, terhadap lahan yang belum ditetapkan pencabutan lahannya, namun sudah diumumkan, ia mengatakan bahwa BP Batam harus melakukan kajian lagi. “Jika hambatan pembangunan gara-gara pemerintah, maka pemegang alokasi lahan akan dibantu menyelesaikan hambatannya. Setelah itu, kita juga minta komitmennya dalam bentuk rencana usaha dan rencana pembiayaannya,” kata Jumaga.

Sedangkan jika hambatan disebabkan kelalaian pemegang lahan, maka BP Batam dapat melakukan pencabutan. Namun sebelum dilakukan pencabutan, BP Batam juga harus memanggil kembali untuk menanyakan komitmennya.  “Kalau tidak ada komitmen, ya silahkan dicabut saja,” pungkas Jumaga.

Keputusan penetapan tarif ini sendiri merupakan hasil kesepakatan rapat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada 25 November lalu. Selanjutnya tim teknis melakukan pembahasan mendalam pada 29 November 2016 lalu. (bt)

About admin

Lihat Juga

Data Pertumbuhan Ekonomi Kepri Menggembirakan di Triwulan Pertama

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, data pertumbuhan ekonomi Batam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *