Home / Nasional / Dengan Banyaknya OTT, Mendagri Minta Kepala Daerah Harus Berhati-hati
Mendagri Tjahyo Kumolo
Mendagri Tjahyo Kumolo

Dengan Banyaknya OTT, Mendagri Minta Kepala Daerah Harus Berhati-hati

HANGTUAHNEWS.CO.ID, [Medan] – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah, khususnya di Sumatera Utara, agar mewaspadai area rawan korupsi supaya tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, Rabu (13/9/2017).

“Pahamilah area yang rawan korupsi. Bapak Presiden juga selalu mengingatkan ini karena banyak sekali jebakan, kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan, kepala daerah hati-hati,” kata Tjahjo di Medan, Sabtu (16/9/2017).

Area rawan korupsi tersebut, lanjutnya, mulai dari perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan.

“Untuk masalah belanja barang dan jasa, 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan pemerintah di badingkan swasta,” ungkapnya.
Pada perencanaan anggaran, banyak ditemukan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum sesuai ketentuan.

“Hasil evaluasi Mendagri atas RAPBD belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani,” ucap Tjahjo.

Selain itu, masih terdapat pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya dapat disatukan. Tahapan penyusunan APBD dan PAPBD yang tidak tepat waktu. Proses penyusunan P-APBD tidak sesuai ketentuan. Untuk pokok masalah pajak dan retribusi daerah banyak temuan mulai penurunan nilai potensi pendapatan daerah yang tidak transparan dan manipulasi data wajib pajak. Soal aset juga menjadi pokok permasalahan, yakni pemanfaatan aset yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Pihaknya memetakan pokok permasalahan untuk penerimaan hibah bansos yang tidak melalui tim verifikasi, penerima hibah dan bansos yang berulang setiap tahun sampai penerima hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ini model-model korupsi yang masih ditemukan di daerah,” katanya.

Tjahjo mengatakan, mulai Agustus 2018, sudah masuk tahapan pemilihan legislatif dan presiden, selain itu ada 171 pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota pada tahun depan. Dia berharap, kepala daerah bisa bersama mewujudkan target Presiden Jokowi bahwa pembangunan infrastruktur sudah selesai sebelum akhir 2017 sambil melakukan persiapan pileg dan pilpres.

“Pilkada sukses kalau partisipasi pemilih tinggi. Saya yakin semua kepala daerah bisa bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjadikan pilkada berjalan lancar dan aman,” harapnya.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, hubungan seluruh komponen strategis masyarakat dengan pemerintah daerah di Sumut cukup baik sehingga kondisi sosial daerah berjalan kondusif. Saat ini, Sumut sedang melakukan percepatan pembangunan dengan prioritas utama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, revitalisasi pertanian dan pengentansan kemiskinan.

Baca Juga  Jual-Beli Jabatan Jadi Fokus Kemendagri Awasi Kinerja Pemda

“Total APBD Provinsi Sumut pada 2017 mencapai Rp 12,17 triliun. Pada 2018 diproyeksikan sebesar Rp 13,32 triliun yang dialokasikan untuk mendukung 10 prioritas nasional dan sembilan prioritas Sumut,” kata Erry.

Sebelumnya, Mendagri mengangkat Wakil Bupati Batubara RM Harry Nugroho menjadi Pelaksana Tugas Bupati Batubara pasca-penahanan yang dilakukan KPK kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Bupati ditangkap di rumah dinasnya di Itam Hulu, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara bersama tujuh orang lain. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur daerah sebesar Rp 45 miliar.

Jumlah Fee yang Sering Diminta di Setiap Proyek Pemerintah

Dalam tempat dan waktu yang berbeda, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyinggung tentang permintaan fee hampir 10 persen yang tampaknya menjadi norma umum pada proyek-proyek pemerintah. Hal ini menjadi pesan khusus yang ingin disampaikan KPK dari terungkapnya serentetan kasus operasi yang didahului operasi tangkap tangan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

Syarif menyatakan, hal itu sama seperti yang terjadi pada kasus suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Eddy yang tersandung kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar, meminta jatah sekitar 10 persen dari nilai proyek. Sehingga Eddy menerima jatah Rp 500 juta. Akibat ada suap di dalam proyek pemerintahan, yang dirugikan adalah masyarakat umum.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Adapun tiga tersangka itu adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan, dan pengusaha bernama Filipus Djap. Eddy dan Edi sebagai pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Filipus sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ju 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

Menyapa Kota Bandung dari Gunung Batu Lembang

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Bandung – Lembang terkenal sebagai tujuan wisata bagi para pengunjung Kota Bandung. Meski jaraknya cukup jauh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *