Home / Daerah / Batam / BP Batam Diadukan Ke Kemdagri dan Presiden Soal UWTO

BP Batam Diadukan Ke Kemdagri dan Presiden Soal UWTO

Bukti nyata dari persoalan tersebut adalah tindakan diam – diam dari pihak Pemerintah Kota Batam yang telah melayangkan surat pengaduan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam  Kenaikan tarif baru UWTO yang diwacanakan oleh pihak BP Batam beberapa waktu lalu mulai menuai gelombang penolakan. Tidak hanya berpolemik, antara pihak eksekutif, legislatif, dan pengusaha ramai-ramai mengambil langkah nyata mengadukan BP Batam ke pusat.

Bukti nyata dari persoalan tersebut adalah tindakan diam – diam dari pihak Pemerintah Kota Bata yang telah melayangkan surat pengaduan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, Pemko Batam juga mengadu langsung ke Presiden Joko Widodo.

“Isi suratnya tak mungkin saya sampaikan ke kalian (wartawan). Tak etis saya buka itu. Ini biarkan saya, Pak Menko, Pak Mendagri, dan Pak Presiden yang tahu,” ujar Wali Kota Batam M. Rudi saat ditanya soal isi surat tersebut, Senin (24/1/2016).

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa surat tersebut merupakan langkah kongkrit dari Pemerintah Kota Batam untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengusaha di Batam kepada Pemerintah Pusat. Sebab sebagai institusi pemerintahan, Pemko Batam tidak mungkin menggugat BP Batam.

“Saya pemerintah, BP pemerintah. Setahu saya, sama-sama pemerintah tak bisa saling menggugat. Karena itu, trik kita mengirim surat ke pusat. Itu cara yang save untuk kami. Karena kami tak boleh menggugat kebijakan pemerintah. Jadi kita sampaikan sesuai undang-undang”, jelas Wali Kota Batam M Rudi.

Menurutnya, di dalam undang-undang sudah terdapat peraturan yang mengatur jika antar pemerintah tidak boleh saling mengajukan gugat – menggugat. Apalagi membawa kasus tersebut sampai ke pengadilan. Meski sudah banyak mengirim surat ke Pemerintah Pusat dan Presiden, namun surat – surat dari Pemko Batam belum direspon dari Pusat. Sehingga Sampai dengan ditulisnya berita ini, Wali kota Batam M. Rudi Se belum tahu tentang bagaimana tanggapan pemerintah pusat terkait tarif baru UWTO tersebut.

Baca Juga  KPK Akan Memeriksa RUP Pemko Batam

“Bagaimana nantinya, tergantung Pak Presiden (Jokowi),” pungkas Rudi.

Selain Wali Kota Batam, Para anggota legislatif yang berada di DPRD Kepri juga mulai bereaksi mengenai kenaikan UWTO tersebut. Mereka juga telah mengadukan kebijakan tarif baru UWTO ini ke Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK) Batam. Seperti yang dituturkan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, kemarin (24/10).

“Kami keberatan, dan kami sudah menyurati Dewan Kawasan”, kata Jumaga. Dalam surat tersebut, dirinya meminta DK Batam untuk menggelar rapat membahas keputusan BP Batam menaikkan tarif UWTO. Sebab Jumaga merasa, rapat pembahasan UWTO ini harus disegerakan. Jika dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha dan investor.

“Hingga saat ini ya, setahu saya, Dewan Kawasan belum ada mengeluarkan kebijakan (tarif baru UWTO). Saya ini hadir terus loh, rapat DK Nasional. Tak pernah absen,” tambah Jumaga Nadeak yang juga anggota DK Batam ini.

Menurutnya, kenaikan tarif UWTO ini akan mengganggu iklim investasi di Batam. Padahal seharusnya BP Batam memberikan kemudahan bagi investor. “Kalau UWTO mahal, siapa yang mau datang (berinvestasi) di Batam,” tutupnya. (sw/bp)

About Sri Wahyudi

Freelancer, Jurnalis, Editor dan Grafis Designer di Hang Tuah News dan Hang Tuah Pos.

Lihat Juga

BPJS Ketenagakerjaan Job Fair Diikuti 30 Perusahaan Peserta

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggelar Job Fair atau Bursa Kerja di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *