Home / Nasional / Berusia 72 Tahun, Sudahkah DPR Jadi Wakil Rakyat Sesungguhnya?
Pimpinan DPR, MPR dan DPD bersama mantan pimpinan DPR dan pimpinan lembaga negara usai sidang paripurna HUT ke-72 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Berusia 72 Tahun, Sudahkah DPR Jadi Wakil Rakyat Sesungguhnya?

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginjak usianya yang ke-72. Peringatan hari ulang tahun tersebut dirayakan, Selasa (29/8/2017) dengan serangkaian acara. Sejumlah acara perayaan itu diantaranya, sidang paripurna penyampaian laporan kinerja, potong tumpeng, pameran foto, hingga sesi tanam pohon bersama.

Tujuh puluh dua tahun berdiri, sudahkah para wakil rakyat menjadi penyampai aspirasi rakyat yang diwakilinya?. Setidaknya hal itu disinggung oleh Ketua DPR RI periode 2004-2009, Agung Laksono. Ia tak menyoroti minimnya produktifitas legislasi DPR, melainkan penyaluran aspirasi rakyat. Politisi Partai Golkar itu menilai, hal itu perlu masih perlu ditingkatkan.

“Ini yang saya kira harus digenjot terus sehingga betul-betul sesuai harapan publik,” kata Agung, di sela sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Agung juga berharap agar DPR ke depannya semakin jauh dari citra berperilaku koruptif dan sejalan dengan semangat nasional untuk memberantas korupsi.

“Saya harap semoga tidak ada lagi anggota DPR tersangkut kasus-kasus itu,” kata dia.

Masih dipercaya jadi penyalur aspirasi

Pidato Ketua DPR RI Setya Novanto pada HUT DPR juga menitikberatkan sejumlah hal. Salah satu yang disampaikan adalah mengenai tindaklanjut aspirasi rakyat sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Hingga 10 Agustus 2017, surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan pada Pimpinan DPR maupun komisi yang diteruskan ke Pengaduan Masyarakat mencapai 4.173 surat.

“Hal ini menunjukkan bahwa DPR masih merupakan lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi,” kata Novanto.

Kinerja legislasi kerap kali menjadi yang paling disorot oleh publik. Hal itu juga disinggung dalam laporan kinerja yang dibacakan Novanto.

Pada tahun 2016-2017, DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 Rancangan Undang-Undang (RUU). Meski angkanya meningkat satu RUU dari tahun sebelumnya, Novanto meminta para anggota Dewan untuk bekerja lebih keras.

“Kita dituntut untuk terus bekerja keras agar target program legislasi nasional tercapai,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap, DPR ke depannya bisa mengatur prioritas dari prioritas daftar prolegnas. Sebab, memasuki 2018, anggota Dewan akan semakin disibukkan dengan kerja partai.

“Kalau ada prolegnas prioritas, kami harapkan tahun depan ada prolegnas yang lebih prioritas,” ujar Taufik.

448 anggota tak hadiri paripurna

Ruang sidang paripurna DPR pada HUT ke-72 justru sepi, jauh dari kata meriah. Dari total 560 anggota, hanya 112 anggota yang hadir. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan hal tersebut. Padahal, peringatan HUT DPR, kata dia, bisa menjadi momentum untuk mengenang perjalanan DPR. Banyak hal terkait DPR juga bisa ikut dikenang, misalnya belajar dari para mantan pimpinan DPR yang hadir saat itu.

“Kita jadi ingat banyak hal. Jadi seharusnya ini dianggap penting,” ujar Fahri.

Ia menilai, minimnya kehadiran anggota pada sidang paripurna karena masalah penjadwalan.

Pada saat yang sama, ada anggota yang tengah bertugas mengawasi pelaksanaan haji, kunjungan kerja komisi hingga kunjungan kerja alat kelengkapan Dewan.

“Mungkin ini adalah peringatan juga bagi Sekretariat Jenderal supaya di masa yang akan datang jangan sampai paripurna ulang tahun dilakukan pada saat anggota ada yang bertugas,” kata politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Masalah minimnya kehadiran bukan menjadi hal baru. Mantan Ketua DPR RI Agung Laksono bahkan mengibaratkannya sebagai penyakit yang sudah kronis.

Taufik Kurniawan menuturkan, banyak anggota Dewan yang juga merupakan pengurus inti parpol sehingga kerap disibukkan dengan kegiatan partai. Hal itu sedikit banyak berpengaruh pada tingkat kehadiran mereka. Selain itu, isu keputusan paripurna yang akan diambil juga menjadi pertimbangan anggota untuk hadir.

“Kalau keputusan nilai politiknya tinggi enggak usah disuruh-suruh, pasti menjadi hal yang patut dia menjadi bagian, harus datang menjalankan tugas fraksi masing-masing,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sejumlah inovasi kerap diwacanakan untuk menggenjot tingkat kehadiran anggota Dewan pada sidang paripurna. Salah satunya sistem presensi berbasis sidik jari (finger print).

Taufik menyampaikan, pimpinan secara bertahap akan memberi pengertian kepada fraksi-fraksi agar kehadiran anggota meningkat.

Namun, hal itu pada akhirnya bergantung pada kedewasaan masing-masing anggota.

“Saya harap kedewasaan untuk hadir dalam proses paripurna itu tanpa harus disuruh-suruh tentunya menjadi hal yang sangat rugi tidak hadir di paripurna,” kata Taufik.

Menakar kerja wakil rakyat

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, DPR kerap melakukan pembelaan terkait minimnya performa kerja legislasi.

Misalnya, pernyataan Ketua DPR Setya Novanto yang mengatakan bahwa buruknya kinerja legislasi juga merupakan tanggung jawab pemerintah karena proses pembahasan legislasi juga melibatkan pemerintah. Padahal, pembahasan legislasi merupakan kerja DPR.

DPR seharusnya memastikan bahwa pemerintah sebagai mitra kerjanya bisa sama-sama menyelesaikan sebuah produk legislasi. DPR saat ini dinilai justru mengajari rakyat untuk mengkritik pemerintah.

“Jangan karena publik mengkritik DPR saja, DPR malah meminta publik untuk juga mengkritik pemerintah,” kata Lucius.

Kesulitan koordinasi dengan pemerintah seharusnya justru membuat DPR mengerucutkan jumlah target legislasinya menjadi angka yang realistis.

Dari tahun ke tahun, tak kurang dari 40 sampai 50 RUU ditargetkan selesai dibahas.

DPR menyusun daftar prioritas, namun yang sibuk dibahas seringkali adalah RUU yang berhubungan erat dengan kepentingan mereka.

Banyaknya anggota DPR yang berhubungan dengan KPK karena kasus korupsi, kata Lucius, juga membuktikan bahwa fungsi pengawasan dan anggaran di DPR cenderung menyimpang.

“Fungsi anggaran sekaligus menjadi lahan bagi DPR untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompoknya,” tutur Lucius.

Para anggota Dewan akan segera dihadapkan pada tahun politik di 2019.

Lucius melihat, persaingan Pemilu 2019 akan tinggi sehingga para kader partai harus bekerja keras untuk mensukseskannya. Ia mengaku pesimistis pada tahun 2018 DPR masih punya cukup waktu untuk kerja serius.

“Kinerja bakalan akan tambah nyungsep,” kata dia.

“Jadi kalau mau membuktikan bahwa mereka bisa bekerja dengan serius idealnya harus tahun ini,” tambah Lucius. (kmp)

About admin

Lihat Juga

Menyapa Kota Bandung dari Gunung Batu Lembang

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Bandung – Lembang terkenal sebagai tujuan wisata bagi para pengunjung Kota Bandung. Meski jaraknya cukup jauh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *