Home / EkBis / Amsakar : UWTO Dipungut Satu Kali Saja

Amsakar : UWTO Dipungut Satu Kali Saja

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Masih hangat soal gerakan masyarakat menolak pemberlakuan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), Pemko Batam saat ini juga masih berjuang untuk pembebasan sewa lahan untuk permukiman di Batam tersebut.

Bahkan itu menjadi salah satu poin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, di bawah kepemimpinan Rudi dan Amsakar Achmad. “Ya, salah satu poin di RPJMD lima tahun ke depan itu pembebasan UWTO,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad kepada wartawan, Kamis (10/11).

Amsakar menilai, jika status FTZ di Batam berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dia yakin itu juga akan berdampak pada ranah permukiman yang semakin jelas. Pasalnya sesuai kewenangan otonomi daerah, hal-hal yang berkaitan dengan urusan permukiman, perumahan, dan pertanahan menjadi urusan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemko Batam. “Kalau tidak salah, tiga urusan itu termasuk dari 32 urusan yang jadi kewenangan Pemda,” ujarnya.

Karena itu, Amsakar menilai, tidak ada salahnya jika Pemko Batam ikut berpacu bersama masyarakat, agar UWTO di Batam kedepannya dibebaskan. Atau UWTO tetap diberlakukan, namun pembayarannya hanya dipungut satu kali saja.

“Jadi ada dua opsi. Satu, bagaimana agar UWTO ke depan bebas. Kedua, membayarnya hanya untuk pertama kali saja. Setelah masanya habis, kemudian menjadi hak milik,” kata Amsakar memberi saran. Menurutnya, itu menjadi solusi tepat atas permasalahan yang berkembang saat ini.

Lantaran, dalam jangka waktu yang panjang, masyarakat tetap terbebani dengan UWTO, kendati rumah mereka sudah diturunkan kepada ahli waris. “Sekarang saya umur 48 tahun, punya satu unit rumah. Setelah meninggal, rumah ditinggalkan ke anak-anak. 20 tahun berikutnya tetap bayar UWTO. Seberapa kuat masyarakat menyewa tanah negara? Ini jadi pertanyaan besar bagi kita semua,” ujarnya memberi contoh.

Baca Juga  DPP Perpat Akan Turunkan Massa Sepuluh Ribu Orang Tuntut Hapuskan UWTO

Jika pola FTZ di Batam berubah menjadi KEK sebagaimana kebijakan pemerintah pusat nantinya, pihaknya akan mengambil ruang di luar KEK. Hal ini merupakan perjuangan Rudi-Amsakar saat kampanye beberapa waktu lalu, yakni membebaskan UWTO untuk permukiman. “Sampai kapan pun kami konsisten untuk memperjuangkan itu,” kata Amsakar.

About admin

Lihat Juga

Data Pertumbuhan Ekonomi Kepri Menggembirakan di Triwulan Pertama

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, data pertumbuhan ekonomi Batam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *