Home / Pendidikan / Konferensi Kerja I PGRI Kota Batam Tahun 2017 Masa Bakti VI Tahun 2016-2020
Potong tumpeng yang dilakukan Amsakar Achmad tanda dibukanya konferensi kerja I PGRI kota Batam kamis (6/4).

Konferensi Kerja I PGRI Kota Batam Tahun 2017 Masa Bakti VI Tahun 2016-2020

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Batam – Dalam rangka menjalankan amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI, mengevaluasi segala bentuk kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan PGRI, serta mengevaluasi keuangan organisasi, PGRI kota Batam menggelar konferensi kerja I masa bakti VI tahun 2016-2020 bertempat di lantai 3 Crown Vista Hotel Sekupang, kamis (6/4).

Hadir wakil walikota Amsakar Achmad, S. Sos, M. Si, ketua PGRI kota Batam Rustam Effendi, SE, M. Si, wakil ketua komisi IV dewan DPRD kota Batam Muhammad Yunus, ketua DPD RI provinsi Kepri Hardi S. Hood, kadisdik kota Batam Drs. H. Muslim Bidin, ketua PGRI provinsi Kepri Drs. Huzaifah Dadang, Ag, kakankemenag Zulkarnain, jajaran SKPD, serta 1500 anggota PGRI kota Batam, yang terdiri dari kepsek, ketua K3S, MKKS, dan guru sekota Batam.

Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa, Rustam dalam sambutannya menyampaikan dari hasil konferensi kerja nasional PGRI ke 4 di Medan januari lalu, provinsi Kepri meraih penghargaan sebagai pembayar iuran yang lunas/terbaik 2 tahun berturut-turut sekaligus dinobatkan sebagai tuan rumah Konferensi Kerja Nasional PGRI V tahun 2018. Untuk itu, Rustam meminta dukungan dari semua pihak di PGRI baik dalam hal fasilitas akomodasi maupun transportasi agar pelaksanaan konferensi tersebut bisa terlaksana maksimal.

Rustam juga mempertanyakan posisi guru honorer yang bagaimana yang bisa melakukan sertifikasi, berikut tunjangannya. Terakhir, Rustam menyampaikan harapannya agar walikota/wawako turut menunjang anggaran pendidikan, dana operasional, karena PGRI sendiri sudah mengirimkan permohonan tertulis namun tak ada tanggapan dari walikota/wawako, serta menghimbau untuk menjaga kesatuan dan persatuan sesama anggota PGRI.

Dilanjutkan dengan sambutan dari ketua PGRI provinsi Kepri, Huzaifah Dadang, dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf atas nama ibu DR. Unifa Rosyidi, M.Pd, ketua PB PGRI yang tak bisa hadir karena menghadap presiden untuk memperjuangkan kepentingan guru, sehingga dari pihak kepri untuk mewakili. Huzaifah menegaskan untuk guru honor, bila dia tak mempunyai SK dari pemerintah sesuai ketentuan permendikbud nomor 8/2017, maka kepsek tidak bisa memberikan honornya dari dana BOS, dan provinsi tidak menganggarkan honor guru yang bekerja di sekolah swasta.

Baca Juga  HUT Ke 72 PGRI Dimeriahkan Lomba Olah Raga, Seni, Pop Yeye Dan Stand Up Komedi

Ia mengatakan provinsi akan terus mengawal program-program pendidikan, dan PGRI akan berada ditengah-tengah, tidak terikat dengan administrasi pemerintahan, tidak terikat dengan UU no 23/2014, bahwasannya PGRI memiliki LBH untuk mengatasi segala masalah yang berkaitan dengan kriminalitas yang dilaporkan orang tua murid terhadap guru.

“Masyarakat tidak serta merta bisa memenjarakan guru, guru bisa ditahan apabila terlibat kriminalitas berat, terlibat narkoba dan terorisme. Provinsi akan membantu mengatasi masalah guru honor, bila PGRI dan pemerintah bisa bersinergi, maka kesejahteraan guru bisa terjamin, ” ujarnya.

Menanggapi hal-hal yang selama ini banyak dipermasalahkan di dalam dunia pendidikan, seperti LKS, penerimaan siswa baru dengan membayar sejumlah uang, Amsakar dengan gaya bahasa yang lugas namun tegas mengatakan pemerintah tak mau lagi mendengar hal yang remeh seperti itu hingga akhirnya mengganggu jalannya pelaksanaan belajar mengajar dengan alih-alih pemutasian guru dan kepsek.

Rangkaian seremonial pembukaan konferensi kerja I PGRI kota Batam tahun 2017 masa bakti VI tahun 2016-2020.

Ia juga meminta guru untuk saling mengoreksi diri atas semua kejadian kriminalitas, pelaporan guru dan murid kepada pihak berwajib, juga agar tidak serta merta bingung dengan masalah insentif/dana BOS. Masalah PPDB, PGRI diminta berkoordinasi dengan pemerintah secara langsung ingin diberlakukan bagaimana. Masalah guru honor, PGRI diminta untuk menyeleksi betul-betul kualitas guru tersebut, pemerintah hanya akan melihat P3K dan PNS. Oleh karena itu untuk P3K pun amsakar meminta agar diseleksi kualitasnya sehingga akan dikeluarkan SK nya demi kepentingan tunjangannya.

Terakhir dengan tegas, Amsakar meminta agar segala aturan maupun sistem yang telah ditetapkan hendaknya dijaga eksistensi dan konsekuensinya, sehingga segala tujuan yang diharapkan bisa tercapai dan Batam khususnya, serta indonesia keseluruhan menjadi tempat yang bisa dilihat layak untuk berinvestasi dari pihak mancanegara.

Usai sambutan, dilanjutkan dengan potong tumpeng yang dilakukan oleh Amsakar dan diberikan kepada Muslim sebagai simbolis dibukanya konferensi kerja PGRI kota Batam tersebut. (dian)

About Dian Ratnawati

Lihat Juga

Mahasiswa KKN-PPM UGM Mengangkat Potensi Penyengat

HANGTUAHNEWS.CO.ID, Tanjungpinang – Sebanyak 25 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *